ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, — Dalam menghadapi era digital, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat bertranformasi. Selain itu, harus mampu menjadi pelopor inovasi, bukan sekadar pengikut.
“Sektor pariwisata, misalnya, punya potensi luar biasa. Tapi apakah BUMD kita sudah menjawab tantangan pariwisata berbasis digital dan ramah lingkungan? Belum sepenuhnya. Inilah yang harus kita dorong,” ujar Ketua Komisi 3 Jawa Barat, Jajang Rohana.
Disamping itu, yang tak kalah penting juga kolaborasi antara BUMD dengan start-up lokal, universitas, dan investor swasta untuk mendorong inovasi. Menurutnya, ke depan BUMD tidak bisa lagi bekerja secara eksklusif atau terlalu birokratis.
Komisi 3 mendorong BUMD membentuk divisi riset dan pengembangan (R&D) untuk membaca arah pasar, kebutuhan masyarakat, dan potensi teknologi terbaru yang bisa diadopsi dalam layanan atau produknya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan mengawal kinerja BUMD. Ia mengajak masyarakat untuk turut memberi masukan terhadap kebijakan dan kinerja BUMD, terutama yang bergerak di sektor pelayanan publik seperti air bersih dan pangan.
“Kita ini wakil rakyat, dan BUMD itu milik rakyat. Jadi suara masyarakat sangat penting untuk jadi bahan evaluasi. Jangan sampai publik tidak tahu apa yang dikerjakan BUMD,” tegasnya.
Komisi 3 juga akan membuka ruang dialog terbuka dengan akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat sipil untuk menghimpun pandangan terhadap BUMD mana yang layak diperkuat, dan mana yang sebaiknya dilebur atau dialihkan ke pihak swasta jika memang tidak efisien.
“BUMD itu tidak harus banyak, tapi harus berkualitas. Daripada punya banyak BUMD tapi tidak produktif, lebih baik kita fokus pada yang strategis dan menguntungkan,” pungkasnya. **
