BANDUNG, — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sebanyak 1.720 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) akan mulai diperbaiki sepanjang 2025 ini, dimana setiap unit rumah mengalami kenaikan biaya perbaikan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat Indra Maha mengatakan program ini paling lambat akan dimulai Agustus 2025 ini.
“Kita direncanakan 1.720 di 2025. Mungkin kita akan mulai kira-kira di akhir Juli atau awal Agustus,” katanya, Senin (16/6/2025).
Saat ini, berkas yang masuk terkait sasaran Rutilahu dari kabupaten/kota, tengah dalam proses verifikasi faktual (verfal) sebelum ditindaklanjuti ke tahapan pembangunan.
“Kira-kira satu bulan ini kita verfal terhadap usulan Rutilahu di masing-masing kabupaten/kota, yang sudah mengusulkan kepada kita,” katanya.
Disperkim Jabar mencatat pada tahun ini hanya ada sekitar 16 kabupaten/kota yang mengusulkan kepada Pemprov Jabar, dalam program Rutilahu.
“Enggak seluruhnya mengajukan, sekitar 16 kabupaten/kota,” ucapnya.
Sementara anggaran yang dialokasikan masing-masing rumah, sebesar Rp20 juta atau total keseluruhan untuk program Rutilahu di 2025 ini sebesar sekitar Rp34,4 miliar.
“Anggaran per unit Rp20 juta. Rp17,5 juta untuk material. Rp2 juta untuk upah, Rp500 ribu untuk administrasi,” kata Indra.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2024 lalu, jumlah rumah tidak layak huni di Jabar di angka 56,25%, dari total keseluruhan rumah tangga yang ada. Tertinggi di Kabupaten Indramayu, dengan 85,78%. Disusul Kota Banjar 83,51% Subang 83,27%.
Sebelumnya, di APBD 2025 proyek fisik atau infrastruktur jadi prioritas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mulai dari sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program Rutilahu, hingga revitalisasi sungai. **
