SUMEDANG,– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang akan melaksanakan doa bersama untuk kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Sumedang.
“Kami akan libatkan lintas masyarakat secara keseluruhan untuk berdoa bersama, untuk mendoakan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia agar terhindar dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan, agar aman, tertib dan damai,” ujar Sekda Sumedang Tuti Ruswati, setelah mengikuti Rakor dengan Menteri Dalam Negeri membahas situasi dan kondisi keamanan di Indonesia secara daring di Commnad Center Setda, Selasa (2/9/2025).
Arahan Mendagri, Aparatur Sipil Negara (ASN), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat desa agar duduk bersama dengan masyarakat menampung aspirasinya, sehingga kondusifitas bisa terjaga.
“Sesuai arahan Mendagri terkait dengan perkembangan situasi Kamtibmas saat ini. Camat, kepala desa, tokoh masyarakat, sampai jajaran tingkat desa bisa duduk bersama dengan masyarakat agar bisa menampung aspirasinya dan keluhannya sehingga kondusifitas di lapangan terjaga,” kata Sekda Tuti.
Sekda mengatakan, Pemda Sumedang telah melaksanakan program pro rakyat, seperti gerakan pangan murah, penyaluran bansos, perbaikan infrastruktur dan kegiatan-kegiatan lainnya yang pro rakyat.
“Gerakan pangan murah telah dilaksanakan secara serentak, mulai dari hari Sabtu kemarin. Kegiatan ini sangat sinergi dengan pengendalian inflasi di Sumedang. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Sumedang aman terkendali,” katanya.
Sekda juga menyerukan agar seluruh daerah agar menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan dan sebagainya. Selain itu para pejabat tidak boleh melaksanakan acara yang berlebihan, tetapi dilakukan secara sederhana. “Seluruh ASN untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan pelayanan publik. Melakukan sosialisasi menghadapi situasi dan kondisi saat ini,” katanya.
Sekda juga menambahkan berkat kebersamaan pemerintah daerah dan Forkopimda juga seluruh jajaran masyarakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumedang bisa melakukan mitigasi risiko sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Kabupaten Sumedang. (hms/bon)
