SUMEDANG,– Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, di Command Center Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (14/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Lebak dipimpin langsung Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Kunjungan dilakukan dalam rangka studi tiru mengenai strategi percepatan pelaksanaan Program MBG, mulai dari tata kelola, sistem pengawasan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keberhasilan program.
Dalam sambutannya, M. Fajar Aldila menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program penyediaan makanan bagi peserta didik, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing.
“Program MBG merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Melalui pemenuhan gizi yang baik, kita sedang menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Fajar menjelaskan, hingga saat ini telah beroperasi sekitar 150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus mendorong pembangunan SPPG di daerah-daerah terpencil agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.
Menurutnya, manfaat Program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong agar kebutuhan operasional setiap SPPG dipenuhi melalui rantai pasok lokal dengan melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga badan usaha milik daerah.
“Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas karena melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan dan operasional SPPG,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar menekankan bahwa keberhasilan Program MBG harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Satuan Tugas Percepatan MBG terus memperkuat sistem pengawasan berbasis digital melalui portal mbg.sumedangkab.go.id.
Melalui sistem tersebut, setiap SPPG diwajibkan mengunggah menu harian yang diproduksi, sementara pihak sekolah mengunggah menu yang benar-benar diterima peserta didik. Mekanisme verifikasi dua arah tersebut menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk memastikan kesesuaian layanan di lapangan.
“Dengan sistem ini, proses pengawasan menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh pihak dapat melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan Program MBG,” tuturnya.
Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga terus memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kesehatan, higiene, sanitasi, dan keamanan pangan.
Hingga saat ini, dari target 250 SPPG aglomerasi, sebanyak 105 SPPG telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 45 SPPG lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Fajar menegaskan, berbagai hasil monitoring dan evaluasi di lapangan menjadi bahan pembelajaran untuk terus melakukan penyempurnaan, baik dari aspek sanitasi, pengelolaan limbah, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun pemenuhan standar keamanan pangan.
“Kami menyadari masih ada berbagai hal yang harus terus disempurnakan. Karena itu evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan Program MBG semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam berbagi pengalaman.
Menurutnya, berbagai inovasi yang diterapkan Sumedang, khususnya dalam sistem pengawasan digital, tata kelola SPPG, dan pelibatan potensi lokal, menjadi referensi berharga yang dapat diadaptasi dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Lebak. (hms/bon)
