SUMEDANG,– Pelantikan 2202 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang bukan sekadar pergantian posisi atau pengisian jabatan.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan, para pejabat yang baru dilantik harus siap menghadapi tantangan, turun langsung ke lapangan, dan mampu menaklukkan medan pengabdian di mana pun mereka ditempatkan.
Pesan tersebut disampaikan Bupati saat melantik 222 ASN yang terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Gedung Negara, Jumat (30/10/2026).
Menurut Bupati Dony, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan hasil nyata. Karena itu, pejabat tidak boleh hanya nyaman berada di balik meja, tetapi harus mampu membaca persoalan, mencari solusi, serta memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan hanya menduduki jabatan, tetapi harus mampu menaklukkan medan tugas. Di mana pun ditempatkan, di situlah kita harus menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan pengabdian terbaik,” ungkap Bupati Dony.
Bupati juga mengingatkan bahwa setiap wilayah dan perangkat daerah memiliki tantangan berbeda. Para camat, misalnya, dituntut memahami kondisi wilayahnya, hadir di tengah masyarakat, serta bergerak cepat merespons berbagai persoalan.
Terlebih memasuki musim hujan, para camat diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Begitu pula persoalan anak tidak sekolah dan stunting yang harus ditangani secara serius melalui data yang akurat, koordinasi lintas sektor, serta langkah nyata di lapangan.
Bupati Dony menegaskan, pejabat harus bekerja dengan integritas, mematuhi ketentuan perundang-undangan, serta terus beradaptasi dan berinovasi.
Tantangan pemerintahan yang semakin kompleks membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menjalankan rutinitas, tetapi juga berani mengambil inisiatif dan menghadirkan terobosan.
Ia berharap 222 ASN yang mendapat amanah baru mampu menjadikan momentum pelantikan sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada tinggi rendahnya jabatan, melainkan pada seberapa besar manfaat dan perubahan yang dihadirkan bagi masyarakat,” pungkasnya. (hms/bon)
