SUMEDANG,– Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (9/9/2026).
Bupati Dony menjelaskan bahwa Raperda APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 merupakan penjabaran dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Dokumen tersebut memuat prioritas pembangunan serta target indikator makro yang telah melalui harmonisasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Untuk Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, dijelaskan Dony, pendapatan daerah direncanakan meningkat 2,27 persen, atau sekitar Rp62,57 miliar, dari rencana APBD 2026 sebesar Rp2,75 triliun lebih menjadi Rp2,81 triliun lebih.
Kenaikan tersebut antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan meningkat 1,48 persen, dari Rp710,35 miliar lebih menjadi Rp720,84 miliar.
“Sementara dana transfer direncanakan meningkat 2,55 persen, dari Rp2,04 triliun lebih menjadi Rp2,09 triliun lebih. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, belanja daerah pada Raperda APBD 2027 juga direncanakan meningkat 2,23 persen, atau sekitar Rp61,57 miliar, dari Rp2,75 triliun lebih menjadi Rp2,81 triliun lebih, Kenaikan tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,” paparnya.
Bupati Dony menegaskan sejumlah pendanaan prioritas dalam APBD 2027, di antaranya gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan guru sebesar Rp1,2 triliun lebih, jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian bagi masyarakat miskin serta kepala desa, perangkat desa dan pekerja rentan sebesar Rp81,12 miliar lebih, serta gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp62,5 miliar lebih.
Selain itu, anggaran diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan, seperti pelayanan BLUD sebesar Rp346,85 miliar lebih.
“Bantuan operasional satuan pendidikan Rp117 miliar lebih, pemeliharaan jalan, irigasi dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Rp12,3 miliar lebih, rehabilitasi ruang kelas sekolah Rp25,2 miliar lebih, infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi Rp87,03 miliar lebih, serta peralatan kesehatan pada BLUD Rp20 miliar,” ujar Dony.
Sementara itu, dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat 2,19 persenm atau sekitar Rp60,23 miliar , dari Rp2,75 triliun lebih menjadi Rp2,81 triliun lebih.
Dijelaskan Dony, belanja daerah juga direncanakan meningkat 3,86 persen , atau sekitar Rp106,47 miliar, dari Rp2,75 triliun lebih menjadi Rp2,86 triliun lebih.
“Perubahan APBD 2026 diarahkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat miskin, subsidi BRT, kekurangan alokasi gaji PPPK paruh waktu, peningkatan pelayanan kesehatan melalui BLUD, pemeliharaan jalan, irigasi dan sungai, pembangunan rumah bagi korban bencana, serta pengadaan tanah untuk relokasi bencana di Cisurat dan pembangunan Jembatan Sasak Beureum,” imbuhnya.
Dalam sektor infrastruktur, Perubahan APBD 2026 juga mengalokasikan anggaran untuk jalan sebesar Rp10,2 miliar, irigasi sebesar Rp983,51 juta lebih, serta infrastruktur penerangan jalan umum sebesar Rp1 miliar.
Bupati Dony berharap pembahasan kedua Raperda APBD tersebut dapat dilakukan secara konstruktif dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tetap memperhatikan ketepatan waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya harap pembahasan dua Raperda tentang APBD dilakukan secara konstruktif dan semangat untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar bupati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, para kepala SKPD dan seluruh tim penyusun Rencana Kerja Anggaran yang telah melakukan penajaman agar seluruh pendanaan dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Saya harap sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD terus terjaga dalam proses pembahasan APBD sehingga kebijakan anggaran benar-benar mampu mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang dan mewujudkan Sumedang SIMPATI semakin maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (hms/bon)
