BOGOR,– Setelah pembukaan Posko Bantuan Ijazah yang merupakan program Lapor Mas Wapres diumumkan Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) Bogor Raya pada Rabu (23/9/2026) kemarin, sebanyak enam orang yang izajahnya tertahan sekolah akan segera dibantu.
Keenam siswa/siswi tersebut datang ke Sekretariat Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming dengan didampingi pengurus BaraJP Bogor Raya, yaitu Mega Hernita (Ketua DPC BaraJP Bogor Raya), Sri Ratnaningsih atau Nci (Wakil Ketua BaraJP Bogor Raya) dan Jaya (koordinator) untuk memproses pengambilan izajah.
Dikonfirmasi wartawan, Mega membenarkan bahwa pada Kamis (24/9/2026) pihaknya melakukan pendampingan untuk memproses pengambilan ijazah dan membayar sisa tunggakannya.
“Hari ini sebanyak enam orang yang kami bantu telah berhasil didaftarkan untuk segera mengambil ijazahnya. Saat ini juga, sudah ada 10 orang lebih yang antre mendaftar ke Posko Bantuan Ijazah program Lapor Mas Wapres, dan akan segera kami bantu,” kata Mega.
Sementara untuk enam orang yang telah terdaftar di Posko Bantuan Ijazah, Mega merinci daftar nama-namanya, yakni sebagai berikut:
- Angga Septian asal SMP Yapeni dengan jumlah tunggakan Rp2 juta.
- Ftri Septiani asal SMP Yapeni dengan jumlah tunggakan Rp2 juta.
- Hervani Awalin asal sekolah MTs Sunanul Huda dengan jumlah tunggakan Rp3 juta.
- Adi Zulfikar asal MTs Sunanul Huda dengan jumlah tunggakan Rp700 ribu.
- Anissa Nurhayati asal SMP Yasdiq dengan jumlah tunggakan Rp700 ribu
- Fahmi Mujakir asal SMK Ash Shoheh 1 dengan jumlah tunggakan Rp8 juta.
“Dari enam siswa, total tunggakannya sebesar Rp16.400.000. Kami berharap melalui Posko Bantuan Ijazah, program Lapor Mas Wapres ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bogor Raya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sri Ratnaningsih atau akrab disapa Nci memastikan, bantuan layanan masyarakat ini diberikan secara sukarela alias gartis.
“Jadi silahkan bantu share info ini ya. Siapa tahu ada tetangga atau saudara kita yang butuh bantuan,” ujarnya.
Lebih jauh Nci menerangkan, Lapor Mas Wapres merupakan program pengaduan dan aspirasi masyarakat yang diinisiasi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming untuk menjembatani komunikasi langsung antara rakyat dan pemerintah.
“Salah satu fungsi utamanya antara lain wadah penyampaian keluhan, aspirasi, serta penyelesaian masalah publik seperti kendala administrasi pendidikan, penebusan ijazah tertahan, tunggakan biaya sekolah, hingga masalah pertanahan dan sosial,” tandasnya. ***
