KOTA BANJAR,- Mendasar pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017, disebutkan bahwa pengadaan buku paket kategori 13 (K13) untuk siswa SD, SMP, SMK sederajat 20% dibiayai dana BOS.
Fungsi BOS sendiri disebutkan sebagai penyedia pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana progran wajib belajar. Salah satu hal yang dimanfaatkan oleh BOS adalah pengadaan buku paket.
Diungkapkan para pemerhati pendidikan, orang tua siswa, para komite juga para kontrol sosial LSM dan organisasi kemasyarakatan lainya, mereka sangat menyesalkan, lantaran dibalik program pemerintah yang judulnya untuk mencerdaskan anak bangsa selalu hadir oknum-oknum yang kerap merecoki.
“Mereka memainkan peran dibalik bisnis mahal tanpa modal pengadaan, yaitu buku pengadaan paket dibayar BOS,” ungkapnya, belum lama ini.
Mereka juga membenarkan terkait pengadaan buku paket K13 dan penunjukan penyedia jasa, yang merupakan kebijakanya pihak lembaga sekolah.
“Namun kepala sekolah pun tentu tidak dapat semena-mena dalam menerapkan kebijakannya. Ia harus musawarah mupakat terlebih dahulu dengan para komite sekolah dan K3S, terutama wajib diketahui oleh kadisdik setempat, minimalnya pengawas, sekdis dan atau kabid dikdas,” jelasnya.
Menurut sumber, terkait penunjukan langsung pengadaan buku paket se Kota Banjar yang dikelola oleh satu penyedia jasa, yaitu CV. Lumpur Mas, seharusnya itu tidak dilakukan karena jika dipaksakan pastinya mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak.
“Ada apa dibalik bisnis buku paket se Kota Banjar yang hanya dimonopoli CV. Lumpur Mas dan ada siapakah dibalik CV. Lumpur Mas sehingga CV Lumpur Mas terkesan jadi jawara di Kota Banjar tercinta ini,” ujarnya setengah bertanya.
K3S Kecataman Banjar, Asep Sudirman sekaligus Kepala SD 5 Kelurahan Banjar, Kota Banjar mengaku, terkait pengadaan buku paket di SD 5 pihaknya yang menunjuk CV. Lumpur Mas.
“Itu saya lakukan karena rumah saya tetanggaan dengan CV. Lumpur Mas. Sekolah lain di wilayah Kecamatan Banjar juga menunjuk CV. Lumpur Mas. Saya sebagai K3S tidak tahu menahu hal itu,” ungkap Asep.
Dia juga membenarkan, semua SD di Kota Banjar pengadaan buku paketnya dikelola CV. Lumpur Mas.
Di hari yang sama, Direktur CV. Lumpur Mas, Yuyun didampingi suaminya Gungun sebagai pelaksana kerja mendatangi Kepala Biro SKI PATROLI. Namun kedatangannya tidak jelas. Justru mereka menawarkan kerja sama dalam bisnis buku paket yang sedang dijalaninya.
“CV. Lumpur Mas tidak mau ada kompetitor lain. Jika pun ada kompetitor lain, para kepala sekolah dan K3S tidak mungkin menyetujinya. Saya yakin, mereka tidak mau menerimanya,” ungkap Gungun.
Keduanya mengakui, dalam bisnis buku paket belum ada penerbit yang memberikan komisi lebih dari 25 persen. Adapaun dari komisi tersebut dibagi-bagi untuk lembaga sekolah, K3S dan oknum di disdik. Ditanya berapa nominalnya, mereka enggan menyebutkan.
Gungun juga mengajak kerja sama untuk membongkar dugaan kasus terkait program ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang menurutnya, anggaran tersebut hampir mencapai Rp1 miliar lebih bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
“Di Disdik Kota Banjar, anggaran itu belum terserap, sehingga banyak SMP ketika melaksnakan UNBK nginduk ke sekolah lain,” jelas Gungun.
Lantas, Yuyun mengeluarkan amplop putih berisi uang dan memaksa Kepala Biro SKI Patroli untuk menerima gratifikasi tersebut. Kepala biro SKI PATROLI tentu menolaknya, hingga amplop berisi uang tersebut dibawa pulang kembali pihak Gungun.
Sementara itu, Adam Kadrusman, SH sebagai Advokat LBH Djalapaksi angkat bicara. Menurutnya, pemberitaan terkait pengadaan buku paket untuk siswa SD se Kota Banjar yang isunya dimonopoli CV Lumpur Mas layak diperhitungkan.
“Jika benar CV Lumpur Mas bagi-bagi komisi dari hasil penjualan buku paket kepada jajaran K3S dan oknum pegawai disdik, sudah seharusnya lembaga hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan segera memeriksa,” ungkap Adam.
Masih kata Adam, jika LBH Djalapaksi harus melaporkannya, pihaknya tentu siap melakukan. “Karena saya melihat, dibalik bisnis buku paket tersebut ada aroma korupsi,” pungkasnya.
Tim
