BANDUNG- Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengingatkan seluruh anggota dewan, meskipun tengah sibuk berkampanye baik itu Pemilihan Legislatif maupun Presiden 2019, kewajiban dewan untuk bisa menyelesaikan beberapa agenda seperti penyelesaian pembahasan RPJMD, program registrasi, RAPBD Perubahan 2018 ataupun RAPBD 2019 harus tetap dilakukan.
“Saya masih optimis meskipun sedang sibuk kampanye (Pileg dan Pilpres 2019) dewan masih ingat terhadap kewajibannya sebagai wakil rakyat, dan saya berharap seperti itu,” tutur Ineu, Selasa (25/9/2018).
buy ivermectin online http://dentalhacks.com/wp-content/themes/dentalhacks/images/png/ivermectin.html no prescription
Lebih lanjut Ineu menjelaskan, dari beberapa agenda yang saat ini harus bisa diselesaikan secepatnya yaitu, RAPBD Perubahan 2018, dan RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Sebab, sesuai aturan RPJMD ini harus bisa selesai setelah enam bulan dilantiknya gubernur terpilih tersebut.
“Untuk RAPBD Perubahan 2018 saat ini sedang tengah dibahas, sedangkan RPJMD masih menunggu diserahkan kepada DPRD Jabar untuk dibahas,” jelasnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat, Habib Syarief Muhammad mengeluhkan soal banyak anggota dewan yang sibuk kampanye atau mengurusi urusan partai kegiatan pembahasan raperda sering terkendala. Sehingga Propemperda atau Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018 diprediksi tidak akan selesai sesuai target.
“Saya pesimis Propemperda 2018 bisa selesai sesuai target. Lihat saja pada kenyataanya banyak anggota dewan tidak rapat. Saya sering rapat sendiri dengan OPD yang lain entah kemana, dan ini konsekuensi logis di tahun politik seperti ini anggota dewan lebih banyak berkampanye,” keluhnya.
Ironisnya, jelas Habib, meskipun sudah ada aturan seperti kode etik mengenai kinerja dewan yang memiliki kewajiban atau tugas pokok salah satunya fungsi legislasi. Tetapi Badan Kehormatan DPRD Jabar yang memiliki kewajiban mengawasi kinerja para dewan seolah-olah tak bertaji atau bertaring.
“Memang ada aturan yang mengikat para dewan, tetapi lihatlah ada BK (Badan Kehormatan) tetapi tak bertaring,” jelasnya.
Meskipun kenyataannya, demikian kata Habib, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa menyelesaikan beberapa raperda yang masuk di Propemperda Perubahan tahun anggaran 2018, dan diharapkan anggota dewan lainnya yang ditugasi menyelesaikan beberapa pembahasan raperda bisa bekerjama dalam menyelesaikan raperda yang saat ini sedang dibahas atau ditargetkan bisa selesai.
Hal senada pun disampaikan oleh Anggota BP Perda, Yusuf Fuad, dirinya sangat pesimis target penyelesaian Propemperda 2018 bisa selesai sesuai target di tengah kesibukan para anggota dewan berkampanye khususnya di Pemilihan Legislatif 2019.
“Problematika saat ini Kita sedang menghadapi tahun politik, 23 September sudah awal kampanye. Apakah anggota dewan mampu membagi waktunya antara urusan partai dan rakyatnya? Kita masih pesimis,” keluhnya.
Pasalnya, jelas Yusuf, tidak sedang tahun politik pun anggota dewan tetap saja sibuk dengan urusan partai atau hal lainnya diluar tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Apalagi di tahun politik seperti ini, BP Perda sangat pesimis.
“Dan meskipun diawal sudah berkomitmen untuk bisa melaksanakan kewajibannya, tetapi kita lihat saja nanti. Untuk itu, kita minta masyarakat termasuk wartawan untuk bisa terus mengawasi kinerja para dewan,” jelasnya.
Untuk itu, BP Perda berharap para anggota dewan bisa berkomitmen untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal ini fungsi legislasi. Sebab hal ini berkaiatan dengan kepentingan masyarakat banyak, sudah disosialisasikan, diuji publik maka dari itu BP Perda sangat berharap komitmen para anggota dewan.
“Jadi jangan sampai ada permintaan karena sibuk nyaleg, beberapa raperda dimajukan ke Propemperda 2019. Saya berharap tidak ada lagi seperti itu,” tegasnya.
Sebab, selain karena kepentingan masyarakat juga dari pihak inisiator, yakni Pemerintah Provinsi Jabar sudah mendesak beberapa raperda diminta secepatnya diselesaikan karena ini kepentingan masyarakat. ***
