SUMEDANG,- Jajaran DPRD Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Jajang Heryana, S.E, Ketua Komisi I Asep Kurnia, S.H, M.H dan Ketua Harian Banggar Atang Setiawan, S.E, menghadiri Rapat Koordinasi KPU Sumedang dalam rangka persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Sumedang, di Aula KPU Sumedang, Rabu (23/12/2020).
Pada kegiatan tersebut, Jajang hadir mewakili lembaga DPRD sebagai narasumber dengan tema ” Fasilitasi DPRD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pilkada di Sumedang diperkirakan dilaksanakan antara 2022 dan 2023. Seiring dengan UU Pemilu yang akan disahkan, yang mengatur pilkada serentak.
Dengan begitu, Pemerintah Daerah harus ancang-ancang menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jajang menyebutkan, DPRD siap mendukung KPU dalam menyukseskan gelaran pilkada di Sumedang, termasuk dalam membantu menyiapkan anggaran.
“Pada prinsipnya apapun yang diusulkan KPU terkait yang menyangkut anggaran pelaksanaan pilkada, kita tinggal menunggu kepastian regulasi hari pilkadanya kapan,” ujarnya.
Menurutnya, jika pilkada serentak itu dilaksanakan pada 2022, maka pihaknya akan mendorong perubahan APBD 2021 lebih cepat dari biasanya.
“2021 harus dianggarkan. Pun demikian dari 2020 usulan dari KPU harus dibicarakan secara khusus dengan Pemda dan DPRD. Sehingga nanti berapa alokasinya yang harus disiapkan. Atau apabila pelaksanakaannya di 2023, maka kita harus masuk ke perencanaan penganggaran 2022 di RKPD,” tuturnya.
“Intinya kami siap, yang penting regulasinya sudah terbit dari Pemerintah Pusat ataupun Permendagri, atau apapun namanya nanti yang turun dari Pusat untuk regulasi untuk pilkada, kita welcome,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Harian Banggar Atang, menegaskan, DPRD tidak akan mempersulit usulan anggaran yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami bukan pihak yang suka menjegal berbagai usulan anggaran,” tegasnya.
Selanjutnya, masih di tempat yang sama, Ketua Komisi I Asep Kurnia mengatakan, selain anggaran, KPU juga harus memperhatikan bagaimana kuakitas pilkada serentak itu dapat dihasilkan.
“Harapannya dapat menghasilkan pilkada yang berkualitas. Dengan begitu kesjahteraan masyarakat meningkat,” katanya. (Abas)
