KOTA BANJAR,- Guna keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta menghindari hal tidak diinginkan dari dampak pengerjaan proyek yang kurang terjaga keamanannya (safety), warga penghuni terminal Banjar meminta Wali Kota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih turun tangan membantu para pedagang kecil, para keagenan bus dan angkot yang saat ini sedang kalangkabut karena lahan tempat usahanya tergusur proyek revitalisasi pembangunan Terminal Tipe A Kota Banjar, Jawa Barat dibawah Kementerian Perhubungan.
Warga terminal menilai pelaksana pekerja proyek miliaran rupiah ini telah mengabaikan keselamatan lingkungannya.
“Satu bulan lebih hingga saat ini pengerjaan proyek berjalan, kami warga terminal dibuat kocar kacir tak jelas arah dan tujuan kemana kami harus pindah, dan dimana akan ditempatkan.
buy lasix online https://anxiety-gone.com/wp-content/themes/tribe/inc/tgm/languages/po/lasix.html no prescription
Pasalnya kebijakan Kepala Terminal (Kater) Kota Banjar, Suyanto terkesan mancla-mencle. Ngomong sore teu ka pake isuk. Suruh pindah sana, pindah sini, biaya sudah banyak keluar, eh malah diusir lagi. Pokok nya enggak jelaslah,” ungkap salah satu pedagang dengan nada jengkel, Selasa (16/3/2021).
“Kalau sudah amburadul seperti ini, Kepala Terminal Banjar Suyanto beberpa hari ini jarang terlihat di terminal. Entah. Mungkin karena sudah mempercayakannya kepada pihak lain yang mengatasnamakan masyarakat Terminal Banjar, padahal semuanya itu omong doang. Tak ada satupun yang peduli terhadap nasib kami warga terminal. Yang ada justru lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tambah salah satu warga pedagang kios.
“Kami warga terminal menyesalkan atas nama kebijakan penyelenggara proyek dari kementerian perhubungan pusat, melalui Kepala Terminal Kota Banjar. Selain tidak memberikan ganti rugi, juga terkesan masa bodo terhadap lingkungan teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau enggak percaya, Ibu Wali Kota Banjar mangga dongkap ka Terminal Banjar. Cuma saya berpesan berhati-hatilah, karna di terminal Banjar selain banyak puing-puing berdebu juga patoleksak kendaraan yang disatukan dengan aktivitas pengerjaan proyek,” bebernya.
Kepada wartawan, Wakil Kepala Terminal Banjar, opek mengakui bahwa pihaknya belum meminta bantuan kepada Pemkot Banjar terkait pemindahan jalur sementara tempat pengeteman bus, angkot dan para pedagang terminal Banjar.
“Kalau hanya sebatas lisan sudah dilakukan, tapi kalau secara resmi tertulis ya memang belum. Itu semua adalah kebijakan Kater, bukan saya,” ujarnya.
Opek juga menjekaskan, koordinasi dengan pihak Pemkot Banjar itu harus segera dilakukan karena pembangunan revitalisasi terminal Banjar ini bukan waktu sebentar dan memakan waktu lebih dari dua tahunan.
Kepala BPBD Kota Banjar, Jupen angkat bicara. Menurutnya, dalam revitalisasi proyek pembangunan terminal Banjar yang menyangkut masalah warga penghuni terminal dan angkutan beserta kenyamanan lingkungannya, harusnya kepala terminal segera melakukan koodinasi dengan pemda setempat selaku pengendali wilayah.
“Sehingga bila itu sudah dilakukan pasti akan melibatkan dinas instansi terkait, salah satunya dishub setempat, Satpol PP dan BPBD, juga pihak kepolisian yang menyangkut dengan porsinya, yaitu prasyarat izin, analisa dampak lingkungan, menyangkut rekayasa lalu-lintas jalan,” katanya. (JH)
