GARUT – Sabtu, 27 Januari 2018, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menggelar Apel Kesiapan Pengamanan Kampanye dan Ikrar Damai Menuju Pilkada Aman se- wilayah Priangan dalam rangka Ops Mantap Praja Lodaya.
Apel Kesiapan Pengamanan yang digelar di Kabupaten Garut ini dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, dan dihadiri Wakapolda Jabar, Kasdam III/Siliwangi, Pejabat Utama Polda Jabar, Kadishub Prov Jabar, Ketua KPUD Garut, Panwaslu Garut, Muspida TK II Kab Garut, Ketua Ormas se-Kab Garut, para tokoh agama se- Kab Garut, serta tokoh masyarakat se-Kab Garut.
“Apel dilaksanakan guna mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana polri beserta unsur terkait, sebelum diterjunkan ke lapangan. Diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan optimal guna mensukseskan pelaksanaan pilkada aman dan kondusif,” ungkap Irjen Pol. Agung.
Agung menyampaikan, pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat. Di mana rakyat memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Pada tahun 2018 ini di wilayah hukum Polda Jabar akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wagub serta 15 pemilihan walikota/wakil dan bupati/wakil, termasuk wilayah Kabupaten Garut, Ciamis dan Banjar.
“Saat ini telah memasuki tahapan penyerahan perbaikan syarat calon, sehingga tinggal 161 hari lagi menuju tahapan pencoblosan, yakni tanggal 27 Juni 2018. Sedangkan tahap kampanye akan dilaksanakan 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Pada tahap kampanye inilah para paslon diperkenalkan kepada masyarakat serta menawarkan visi, misi, program atau informasi lainnya, sehingga masyarakat lebih mengenal calon pemimpin daerahnya,” papar kapolda.
Dia menghimbau agar paslon dan peserta kampanye agar berkampanye dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan peuundang-undangan. Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya.
“Dalam kampanye, jangan mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras dan golongan. Menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik maupun kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye serta tidak menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sebab, jika hal tersebut dilakukan, maka berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat menganggu penyelenggaraan pilkada serta dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan,” ungkapnya.
Guna mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan selama kampanye, dia menyarankan, apabila ditemukan pelanggaran yang dapat menganggu stabilitas kamtibmas, Polda Jabar akan mengambil sikap tegas, yaitu mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Jabar. Serta, bersama bawaslu menertibkan atau membubarkan kegiatan kampanye yang tidak terdaftar di KPU dan mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban lalulintas.
“Sementara terkait penanganan tindak pidana pilkada, Polda Jabar bersama unsur Kejati Jabar dan bawaslu, akan mengoptimalkan peran Sentra Gakkumdu, sehingga dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaraan yang terjadi secara tegas dengan mengedepankan profesional, proporsional dan prosedur,” ujarnya.
Usai apel, juga dilaksanakan ikrar yang diucapkan oleh para perwakilan parpol pendukung. Pembacaan ikrar ini sebagai komitmen moral dalam menjaga kamtibmas selama pelaksanaan kampanye. Dengan sikap saling menghormati antar sesama pendukung paslon, tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan potensi kerawanan dan akan menaati peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
buy bactroban online https://anxiety-gone.com/wp-content/themes/tribe/inc/tgm/languages/po/bactroban.html no prescription
“Kita sadari bersama bahwa antara politik dan keamanan adalah irisan dimensional yang tidak terpisahkan, namun saling bertautan dan saling mempengaruhi dimana politik bermuara pada dinamika situasi keamanan. Sebaliknya, untuk mewujudkan landasan keamanan dibutuhkan syarat kondisi politik yang tidak gaduh,” urainya.
baca juga:
https://www.patrolicyber.com/2018/01/27/tak-mentelolir-polsek-cimanggung-perangi-peredaran-miras/
Agung juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pasangan calon, parpol pendukung ataupun penyelenggara, untuk mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan lancar guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
“Jangan tergoda money politic, terprovokasi isu sara dan ujaran kebencian meskipun beda pilihan. Hindari konflik di antara kita serta jaga persatuan dan kesatuan,” tutup Kapolda Jabar. (Boni H/Yadi)
