BANDUNG, – Jawa Barat belajar dari dua provinsi di Jepang dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kedua provinsi atau prefektur itu yakni Prefektur Shimane dan Prefektur Prefektur Shizuoka.
Pertukaran ilmu dan pengalaman terjalin dalam Webinar Indonesia – Japan Knowladge Exchange Seminar yang diselenggarakan Rabu (27/10/2021). Webinar diinisiasi Lembaga Administrasi Negara bekerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, serta J.CLAIR Singapore.
Dua pembicara dari Jepang memaparkan inovasi peningkatan ekonomi di masa pandemi, yaitu pengembangan pariwisata daring di Prefektur Shimane dan penggunaan mata uang lokal di Prefektur Shizuoka.
“Penggunaan mata uang lokal di daerah dimaksudkan agar perputaran ekonomi terlokalisasi hanya di daerah saja. Kami menggunakan mata uang lokal dalam bentuk uang digital, bekerja sama dengan toko-toko yang ada di kota” kata Yamamoto Tomoya, Chief of Commerce and Industry Planing Department, Shizuoka Prefecture.
Menurut Yamamoto, penggunaan mata uang lokal digital memudahkan transaksi dan mendapat sambutan maayarakat serta pelaku usaha.
Sementara itu inovasi lain dilakukan dalam dunia pariwisata di Prefektur Shimane dengan menggelar wisata daring secara langsung.
“Kami tawarkan paket kepada masyarakat berwisata virtual secara live atau siaran langsung. Sebelum tur kami kirimkan terlebih dahulu produk makanan lokal kepada peserta agar sambil tur virtual bisa sambil memikmati produk lokal,” ujar Kuwasawa Yusuke, Tourism Promotion Division Commerce Industry and Labour Department Shimane Prefecture.
Menurut Kuwasawa, cara itu berhasil mendongrak penghasilan produsen lokal dan pariwisata setempat karena peminatnya semakin banyak.
Pembicara lainnya Ketua Harian Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar, Ipong Witono. “Intinya prinsip yang dipegang Gubernur adalah, semua masyarakat Jabar adalah aktor pemulihan ekonomi dengan cara taat pada protokol kesehatan” kata Ipong.
Menurut Ipong, dengan pandemi masyarakat sebagai subyek dituntut menemukan inovasi baru dalam menjalankan roda kehidupannya termasuk sektor ekonomi. Masyarakat menjadi pelaku utma pemulihan dengan koridor kebijakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi.**
