SUMEDANG,– Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumedang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan dilakukan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang, Lila Nasution di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang, Selasa, (2/8/2022).
Bupati menerangkan, MoU tersebut sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun dan dilanjutkan kembali karena Pemkab Sumedang membutuhkan pendampingan hukum.
“Kerja sama ini akan saling menguatkan, khususnya dalam fungsi pendampingan hukum,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Bupati, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas di bidang hukum karena selama ini usaha tersebut telah berhasil menyelamatkan kekayaan dan aset Sumedang.
“Alhamdulillah, kami merasakan langsung kerja sama ini berjalan dengan baik dimana kami bisa menyelamatkan keuangan, kekayaan dan aset daerah. Banyak yang telah dilakukan, di antaranya aset daerah diselesaikan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain,” tuturnya
Bupati juga meminta MoU yang telah ditandatangani tidak menjadi “sleeping MoU”, tetapi menjadi “active MoU” yang bisa berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
“Harapan kami, MoU ini bisa mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Pemda serta Kejari. Bisa menghadirkan penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara sehinga lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” kata bupati.
Sementara itu, Plt. Kajari Kabupaten Sumedang Lila Nasution menyatakan, dengan MoU itu, pihaknya bisa memberikan dukungan dan pengawasan tentang apa yang sudah dikerjakan saat ini agar hasilnya juga baik di samping menghindari permasalahan hukum.
“Dalam mendukung peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sumedang, jaksa dan pengacara Kejari Sumedang siap memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam posisi tergugat maupun penggugat,” ucapnya.
Lila mengatakan, pihaknya percaya bahwa jalinan kerja sama itu akan mampu menjadi bagian integratif bagi terlaksananya Tupoksi masing-masing secara efektif, efisien dan benar.
Melalui instrumen tersebut, kata dia, pihaknya berupaya mencegah adanya penyimpangan, penyalahgunaan dan memitigasi resiko persoalan hukum yang berpotensi merusak atau menciderai kinerja pemerintahan Kabupaten Sumedang yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Jaksa pengacara negara hadir dan turut mengambil peran untuk memastikan aparatur pemerintahan Kabupaten Sumedang melesat on the track guna terwujudnya Sumedang Simpati,” pungkasnya. (bn/hm)
