BANDUNG, – Ancaman krisis pangan yang melanda negara-negara di dunia mulai meresahkan, tak terkecuali juga berpotensi terjadi di Jawa Barat.
Menurut Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat (Jabar) Yayat Hidayat, adanya kelangkaan pangan akan berdampak terhadap ketentraman dan keamanan masyarakat Jawa Barat yang selama ini terjaga dengan baik.
Dengan adanya kelangkaan pangan akan berdampak terhadap ketentraman dan keamanan masyarakat Jawa Barat yang selama ini terjaga dengan baik.
“Sebagai bentuk kewaspadaan dini, FKDM menyarankan Pemprov Jabar agar mempersiapkan kebijakan atau program untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan tersebut,” ujarnya, melalui aplikasi pesan WhatsApp, Selasa (17/5/2022).
Sebagai langkah pertama, Yayat menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan program jangka pendek dengan melakukan intervensi terhadap pasar.
“Intervensi ini perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dan terjangkau,” ucap dia.
Selanjutnya, untuk jangka menengah atau panjang, adalah mengoptimalkan gerakan petani milenial agar para pemuda di Jawa Barat lebih tergugah lagi dan kembali ke kampungnya masing-masing untuk menjadi petani dengan slogan tinggal di desa, rejeki kota dan bisnis mendunia.
“Termasuk memperkuat program One Produk One Pesantren (OPOP) untuk memperkuat basis ketahanan pangan di Jabar,” ujar Yayat.
Ketiga, lanjut Yayat, Pemprov Jabar harus menggencarkan kembali pola usaha tani yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi (Smart Farmers).
Ia bilang, penerapan teknologi pertanian atau perkebunan penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani. Sehingga hasil panennya menjadi lebih baik secara kualitas dan kuantitas.
“Dan keempat, masyarakat petani juga diharapkan mampu memanfaatkan keberadaan market place untuk memasarkan hasil pertanian, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih baik,” jelas Yayat.
Selain itu, menurut Yayat, keberadaan para tengkulak dan spekulan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kelangkaan pangan seringkali diakibatkan ulah spekulan yang menimbun bahan pangan. Untuk itu pemerintah, melalui aparat penegak hukum harus lebih serius lagi menindak para spekulan.
“Kelangkaan pangan merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat, dan penimbunan kebutuhan bahan pangan adalah kejahatan kemanusiaan serius yang harus ditindak tegas,” tambahnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Dunia (FAO) mewartakan bahwa pada tahun 2022 negara-negara didunia akan dilanda krisis pangan. Selain sebagai dampak perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan beberapa kebutuhan pokok global, juga terjadi perubahan iklim yang akan berdampak pada siklus ketersediaan bahan pangan.**
