SUMEDANG,– Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah, dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri, Senin (3/5). Rakor  dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan diikuti secara virtual oleh Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian meminta agar para Kepala Daerah melarang warganya mudik lebaran dan terus melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara massal sesuai dengan himbauan Presiden RI Joko Widodo.
“Ini dilakukan agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terjadi di tanah air. Dalam sehari, kasus aktif Covid-19 di India menembus angka 350.000 orang,” ujarnya.
Tito mengulangi apa yang disampaikan Presiden bahwa momentum libur panjang selalu membuat kasus Covid-19 di Indonesia melonjak signifikan. Apalagi saat ini, masyarakat banyak yang mulai mengabaikan protokol kesehatan.
“Saya berharap seluruh Kepala Daerah satu narasi yaitu melarang masyarakatnya mudik dan terus mensosialisasikan protokol kesehatan secara masif serta terus melakukan pengawasan,” tegasnya.
Selesai acara dalam wawancaranya Wabup mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan sosialisasi larangan mudik kepada warga.
“Lonjakan kasus Covid 19 di berbagai negara adalah akibat mobilitas dan kegiatan masyarakat. Tidak melakukan mudik adalah upaya menekan penyebaran Covid-19, termasuk di Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.
Ditambahkan Wabup, menjelang Lebaran Pemda juga sudah menyiapkan 12 titik di daerah perbatasan Kabupaten Sumedang.
“Beberapa anggota akan dikerahkan di perbatasan. Kami juga akan menggelar Rapat Forkopimda bersama unsur terkait dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti, ” pungkasnya.
Pada Rakor tersebut Menteri Kesehatan RI dan Satgas Covid turut menjelaskan terkait perkembangan Covid-19, Mutasi Virus dan Genomic Surveilans, Update Vaksinasi dan Suplai Vaksin. Dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan dari Menteri Agama, Menteri Perhubungan, TNI/Polri dan jajaran lainnya. (Abas)
