• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Jumat, April 24, 2026
Patroli Cyber
Advertisement
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
Patroli Cyber
No Result
View All Result
  • Regional
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Kronik

Beranda » BPS Provinsi Jawa Barat: Penduduk Miskin Turun 0,38 Persen

BPS Provinsi Jawa Barat: Penduduk Miskin Turun 0,38 Persen

red cyber by red cyber
Januari 16, 2025
in Featured, Pemerintahan
0
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG, –Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus mengatakan, Penduduk miskin per September 2024 di Jawa Barat sebanyak 3,67 juta orang atau 7,08 persen. Angka ini turun sebesar 0,38 persen poin jika dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang sebanyak 3,85 juta orang.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus pada rilis Berita Resmi Statistik di Aula Kantor BPS Provinsi Jawa Barat Rabu, (15/1/2025).

Kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor turunnya angka kemiskinan periode September 2024 di Jawa Barat. Inflasi yang cukup terkendali dan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 2,59 persen dibanding triwulan I 2024 menjadi indikator turunnya kemiskinan di Jawa Barat, .

Indikator lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 juga mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibanding Februari 2024.

“Penurunan angka kemiskinan selain diakibatkan kondisi ekonomi makro yang membaik, juga adanya berbagai program bantuan untuk masyarakat dari pemerintah”, papar Darwis

Darwis Sitorus mengatakan, untuk mengukur Garis Kemiskinan (GK), BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Yang kemudian diukur dengan menggunakan garis kemiskinan.

Baca juga :  Anggota Polsek Margaasih Giat Pelayanan Lalu Lintas Pagi

“Garis Kemiskinan September 2024 sebesar Rp.535.509 per kapita per bulan. Dan GK ini naik 2,19 persen dibandingkan Maret 2024. Komoditi makanan menyumbang 74,72 persen terhadap Garis Kemiskinan September 2024 , jelas Darwis

Di perkotaan komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan yaitu beras sebesar 22,08 persen, rokok kretek filter sebesar 12,09 persen dan daging ayang ras sebesar 5,36 persen. Sementara untuk non makanan yaitu perumahan sebesar 9,18 persen, bensin sebesar 3,70 persen, dan listrik sebesar 2,51 persen.

Sementara di perdesaan komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di daerah perdesaan yaitu beras sebesar 25,52 persen, rokok kretek filter sebesar 8,79 persen dan telur ayam ras sebesar 4,51 persen. Untuk non makanan yaitu perumahan sebesar 10,13 persen, bensin sebesar 3,09 persen dan listrik sebesar 1,65 persen.

Angka kemiskinan September 2024 ini menjadi yang terendah sejak Maret 2020 yang mencapai 7,88 persen. Akan tetapi masih lebih tinggi dari angka kemiskinan September 2019 yang mencapai 6,82 persen.

Darwis Sitorus menjelaskan menurut status wilayah, kemiskinan perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin atau sebanyak 141,06 ribu orang. Untuk di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen poin atau sebanyak 39,26 ribu orang.

Baca juga :  Dengan Humanis, Personel Brimob Jabar Sampaikan Himbauan Prokes kepada Masyarakat

Selain angka kemiskinan juga disampaikan terkait Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,21 pada Maret 2024 menjadi 1,05 pada September 2024. Indeks P1 di perdesaan sebesar 1,44 lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 0,96. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,29 pada Maret 2024 menjadi 0,24 pada September 2024”, rinci Darwis.

Tingkat Ketimpangan Pengeluaran atau Gini Ratio

September 2024, _Gini Ratio_ di Jawa Barat sebesar 0,428, ini termasuk kategori ketimpangan sedang. Secara wilayah, _Gini Ratio_ perkotaan sebesar 0,439 lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,327. Menurut kriteria Bank Dunia persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 16,48 persen, ini termasuk ketimpangan sedang.

“Dapat disimpulkan, kondisi kemiskinan di Jawa Barat September 2024 dibanding Maret 2024 membaik, namun ketimpangannya sedikit meningkat”, pungkas Darwis. **

 

Previous Post

DPRD Akan Mengawal Permasalahan yang Terjadi Antara Pengelola Pasar BTC dengan Para Pedagang

Next Post

Peringatan Hari Pers Nasional, Ini Agenda yang Disiapkan PWI Pusat

BeritaTerkait

Bapemperda DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Kerja terkait Raperda tentang Bantuan Hukim Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 22 April 2026.
Featured

DPRD Kota Bandung Inisiasi Pembentukan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

April 24, 2026
Entertainment

Musisi Top, Bintang Sinetron, Siap Meriahkan Karnaval SCTV di Kota Bandung

April 24, 2026
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung, di Hotel Papandayan.
Featured

DPRD Dorong Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

April 23, 2026
Featured

83,8 Persen Warga Puas, Perubahan di Sekolah Bandung Mulai Terasa

April 23, 2026
Featured

Hasil Survei 85,9 Persen Warga Menyatakan Puas Terhadap Layanan Kesehatan

April 23, 2026
Dua terdakwa utama dari pihak swasta, yakni: Trisnadi Yulrisman, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, dan Berliana Tri Kusuma, Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Keduanya diduga berperan sebagai pemberi suap kepada sejumlah pejabat di PN Depok.
Featured

Sidang Perdana yang Menyeret Ketua Pengadilan Depok, Jaksa KPK Hadirkan Dua Terdakwa

April 23, 2026
Next Post

Peringatan Hari Pers Nasional, Ini Agenda yang Disiapkan PWI Pusat

No Result
View All Result

Berita Terkini

Bapemperda DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Kerja terkait Raperda tentang Bantuan Hukim Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 22 April 2026.

DPRD Kota Bandung Inisiasi Pembentukan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

April 24, 2026

Musisi Top, Bintang Sinetron, Siap Meriahkan Karnaval SCTV di Kota Bandung

April 24, 2026
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bandung, di Hotel Papandayan.

DPRD Dorong Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

April 23, 2026

83,8 Persen Warga Puas, Perubahan di Sekolah Bandung Mulai Terasa

April 23, 2026

Hasil Survei 85,9 Persen Warga Menyatakan Puas Terhadap Layanan Kesehatan

April 23, 2026
Patroli Cyber

Patrolicyber.com - Membangun Bangsa Indonesia

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Lt.2 Komp. Stadion Sidolig) Kota Bandung
Email: redaksipatrolicyber@gmail.com

  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik

Patrolicyber.com © 2020 MFC

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • Entertainment
  • TNI-Polri
  • Hukum
    • Kronik
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
    • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Patrolicyber.com © 2020 MFC