MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Berhard E. Rondonuwu membuka rapat Pengendalian Inflasi Daerah bersama dengan Asisten 1, Asisten 2, Inspektorat, Kepala OPD, Kapolres dan 9 pemilik APMS di Kabupaten Maybrat, Senin, 3 Oktober 2022.
Dalam pembukaan, Bernhard menyampaikan beberapa hal, antara lain strategi pengendalian inflasi. Yaitu dengan peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, peningkatan produksi, perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, pemantauan data secara detail.
Kemudian, ia menjelaskan 3 instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran. Antara lain pentetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022, 2023, dan 2024, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang padan dengan dukcapil, pedoman umum bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan.
“PTSP ditugaskan untuk mendata in dan out BBM yang bergulir di Maybrat agar aliran BBM tahu siapa yang konsumsi,” katanya.
Pj. Bupati menekankan kepada semua undangan untuk melaksanakan apa yang Presiden sampaikan kepada Kepala Daerah saat JCC, di antaranya menjelaskan dampak dan imbas terhadap kenaikan harga pangan, dan kolaborasi antara petani (produsen) dengan pemerintah. Kenaikan harga pangan salah satunya adalah karena kurangnya produksi sehingga terjadi kelangkaan di pasar.
“Masalah ini dapat disiasati dengan menggerakan petani untuk bercocok tanam, atau dengan subsidi ongkos distribusi. Lalu berkaitan dengan penggunaan produk buatan Indonesia. Tindak lanjut dari afirmasi bangga buatan Indonesia. Manfaatkan UMKM dan koperasi,” tutur Bernhard.
Ia juga mengimbau kepala daerah untuk membimbing UMKM agar memasukan produknya ke ecatalog.
“Selanjutnya sektor wisata. Ajak masyarakat kita untuk datang ke wisata dalam negeri. Lalu, untuk menghindari defisit. Indonesia mempunyai banyak sekali wisata,” katanya.
Sementara untuk mengatasi kelangkaan BBM, Pj. Bupati Maybrat tidak henti-hentinya mengingatkan tentang data, antara lain data jumlah mobil, kendaraan, termasuk kendaraan industri sampai dengan kendaraan dinas, sehingga dapat diketahui berapa keperluan untuk BBM. Dan jika perlu menambah kuota, maka perlu data yang valid.
“Mari semua bekerja bersama-sama. Selesaikan. Cari solusi pemerintah dengan swasta. Tidak hentinya saya mengingatkan tentang data, karena data tersebut sangat penting untuk pengambilan keputusan kedepannya,” pungkas Bernhard. (Abas)
