SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir membuka kegiatan Reform Corner Meritokrasi Birokrasi bertema “Mewujudkan Birokrasi Tanpa Sekat untuk Membangun ASN Sumedang yang Gesit, Tuntas dan Berorientasi Hasil” di Aula Tampomas Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh nasional Dahlan Iskan sebagai narasumber dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah, sekretaris SKPD serta para camat se-Kabupaten Sumedang.
Sebelum kegiatan dimulai, Bupati terlebih dahulu menerima Dahlan Iskan di Command Center PPS Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Bupati Dony menyampaikan, Dahlan Iskan merupakan sosok inspiratif yang memiliki pengalaman besar dalam melakukan reformasi birokrasi dan perubahan budaya kerja, terutama saat memimpin PT PLN (Persero) dan ketika menjabat Menteri BUMN.
“Beliau adalah sosok visioner yang mampu menghadirkan perubahan besar di lembaga yang dipimpinnya. Kita tentu ingin belajar bagaimana membangun birokrasi yang cepat, adaptif dan berorientasi pada hasil,” ujar Dony.
Menurutnya, Reform Corner menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai ruang pembelajaran, refleksi serta perubahan pola pikir bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Forum ini menjadi ruang bagi kami untuk terus melakukan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. ASN tidak boleh berhenti berinovasi dan harus terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Dony meyakini kehadiran Dahlan Iskan akan memberikan banyak inspirasi, motivasi dan pengalaman berharga bagi ASN Sumedang.
“Kami akan mendapatkan knowledge, pengalaman dan inspirasi luar biasa dari beliau. Semakin banyak interaksi, semakin banyak pula motivasi dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan Dahlan Iskan dalam melakukan reformasi besar di tubuh PLN yang dinilai mampu mengubah budaya kerja dan kebiasaan lama menjadi lebih baik.
“Merubah sebuah kebiasaan menjadi lebih baik itu tidak mudah. Perlu perubahan mindset. Karena itu forum ini hadir untuk membangun pola pikir ASN agar semakin baik dan siap menghadapi tantangan,” ungkapnya.
Melalui tema yang diangkat, Dony berharap ASN Sumedang mampu membangun birokrasi yang lebih terbuka, kolaboratif, cepat, tuntas dalam bekerja, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Setiap pemimpin harus memiliki visi jauh ke depan. Kepemimpinan harus mempunyai road map yang jelas untuk mewujudkan visi tersebut,” ujarnya.
Dony juga mengajak seluruh ASN di Kabupaten Sumedang untuk bersama-sama melakukan perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Identifikasi perubahan apa yang ingin kita lakukan, buatkan peta jalannya untuk memastikan perubahan itu terjadi, dan kendali perubahan itu ada pada diri kita sendiri,” katanya.
Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya menjadi pemimpin yang visioner, terbuka terhadap perubahan serta mampu menjadi teladan bagi lingkungan kerja.
“Pemimpin harus open mind. Setelah open mind, akan lahir open heart dan open will. Kita juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dan memanfaatkan teknologi informasi,” tuturnya.
Sementara itu, Dahlan Iskan menekankan pentingnya dominasi kepemimpinan dalam kondisi organisasi yang belum berjalan normal. Menurutnya, pada situasi tertentu, peran pemimpin nomor satu bisa mencapai hingga 80 persen dalam menentukan arah organisasi.
“Dalam kondisi organisasi yang belum normal, peran pemimpin nomor satu harus sangat dominan. Bahkan bisa mencapai 80 persen karena keputusan dan arah organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan,” ujar Dahlan.
Ia menilai kondisi tersebut biasanya terjadi ketika pembagian pekerjaan di dalam organisasi belum berjalan seimbang. Sebagian pegawai mendapatkan beban kerja sangat besar, sementara sebagian lainnya belum memperoleh tanggung jawab yang proporsional.
“Sekarang banyak pegawai yang terus diberikan pekerjaan karena dianggap mampu menyelesaikan tugas. Tetapi di sisi lain, ada juga pegawai yang justru minim pekerjaan,” katanya.
Menurut Dahlan, kondisi tersebut muncul karena adanya kekhawatiran seorang pemimpin terhadap kegagalan program maupun target organisasi. Akibatnya, tugas cenderung diberikan kepada pegawai yang dinilai paling siap dan mampu bekerja dengan baik.
“Seorang pemimpin pasti memiliki rasa takut apabila program tidak berjalan atau gagal. Karena itu tugas biasanya diberikan kepada pegawai yang dianggap mampu dan selama ini berhasil melaksanakan pekerjaan dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pegawai yang memiliki kapasitas dan loyalitas tinggi sering kali menerima beban pekerjaan lebih besar secara terus-menerus. Karena itu, pola tersebut harus diimbangi dengan penghargaan yang layak agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun kejenuhan di lingkungan kerja.
“Pemimpin yang baik bukan hanya memberi tugas, tetapi juga harus memberikan penghargaan kepada pegawai yang selama ini memikul beban pekerjaan lebih besar,” tambahnya.
Menurut Dahlan, bentuk penghargaan dapat diberikan melalui berbagai cara, mulai dari bonus, penghargaan kinerja, kesempatan promosi jabatan hingga pengembangan karier.
“Kalau seseorang terus diberi tanggung jawab besar, maka harus ada apresiasi yang setimpal. Bisa dalam bentuk bonus, promosi jabatan ataupun penghargaan lainnya agar motivasi kerja tetap terjaga,” pungkasnya. (hms/bon)
