SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyebutkan, workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat dan Pemda Kabupaten Sumedang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan desa.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Dony Ahmad Munir saat membuka workshop yang bertempat di Aula Tamomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (18/7/2025).
Kegiatan yang mengambil tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diikuti oleh para kepala desa, camat dan kepala perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
“Workshop ini meningkatkan kompetensi peserta bagaimana keuangan desa dikelola berorientasi pada hasil dan berbasis pada kinerja. Setiap rupiah yang kita keluarkan yang dianggarkan di APBDes (harus) ada dampaknya,” ucapnya.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus jelas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.
“Apa dampaknya pada pembangunan, apa dampaknya terhadap penyelesaian masalah. Jadi kita harus hadir menjadi bagian solusi,” kata Dony.
Dony menyebutkan, setiap pemimpin harus berangkat dari mengenali masalah, paham akan masalah, sehingga hadir dengan kebijakan program dan kegiatan yang berdampak untuk mengatasi masalah.
“Jangan buat kegiatan dan pengalokasian anggaran kalau tidak berdampak pada penyelesaian masalah, kalau tidak berdampak pada pembangunan. Itu aja patokannya. Harus berdampak dan bermanfaat,” kata Dony.
Dony berharap para kepala desa, camat dan kepala perangkat daerah mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya.
“(Workshop ini) pasti menginspirasi, pasti memotivasi. Ada informasi baru, ilmu baru yang akan meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dalam menyelenggarakan keuangan desa,” katanya.
Menurutnya, kompetensi juga harus diimbangi dengan intregritas.
“Jaga intregritas kita. Karena dari intregritas itulah perjalanan kita akan terus dikenang terus, dibaca anak cucu kita,” kata Dony.
Sementara itu, Risnandar selaku Ketua Penyelenggara Workshop mengucapkan terima kasih kepada Pemda Sumedang yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan.
Ia menjelaskan, workshop digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Pemda dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.
“Supaya mendorong tenaga akuntan yang baik dan pengelola keuagan desa yang transparan dan akuntabel serta mendorong Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kewenangan Desa,” jelasnya.
Workshop menghadirkan narasumber Anggota DPR RI dari Komisi XI Galih Dimuntur Kartasasmita, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Adi Purnama beserta narasumber lainnya.
Tampak hadir Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Adi Gemawan beserta jajaran dan unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang. (hms/bon)
