SUMEDANG,– Camat Jatinangor Syarif Effendi Badar mengungkapkan, serapan anggaran Pemerintah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dari dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) tahun ini hanya diangka sekitar Rp523 juta. Sementara Pagu Indikatif SKPD mencapai Rp 1,3 miliar.
Anggaran sebesar itu, katanya, khusus untuk pembangunan sarana infrastruktur, pembangunan rumah fakir, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
“Sementara program unggulannya Sumedang Agamis, Rumah Besar fakir miskin dan pelayanan kesehatan sampai tingkat Desa, Sumedang Buludru, pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan pariwisata, dan peningkatan profesionalisme ASN,” kata Syarif usai mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan Jatinangor, kemarin.
Menurut dia, Jatinangor sebagai kawasan perkotaan pun harus menopang pariwisata dan jasa. Sebab ada perputaran ekonomi di Jatinangor yang harus dimanfaatkan, yang tentu saja, tetap harus sesuai dengan program Sumedang Simpati.
“Anggaran sebesar itu ya mau tidak mau harus cukup. Sebab, untuk PIK tak jauh beda dengan tahun kemarin di kisaran Rp500 jutaan,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi 1 DPRD Sumedang, Dudi Supardi mengatakan, harus dilakukan sinkronisasi antara keinginan dan kebutuhan, namun tetap disesuaikan. dengan anggaran.
“Nanti kebutuhan tiap desa seperti apa, disesuaikan dengan anggaran yang sudah diketok palu. Lalu, DPRD juga tidak bisa mengusulkan, karena SKPD lah yang bisa menentukan,” katanya.
Menurutnya, konsekuensi PIK kecamatan yang anggarannya kecil, sehingga tahun depan PIK akan dihilangkan, dan penggantinya adalah pagu SKPD. Dengan beigut program Bupati Sumedang pada tahun 2020 tentang infrastruktur harus selesai.
“Jadi diharapkan tahun 2021 semuanya tuntas, tidak boleh ada jalan yang rusak lagi. Dan kita akan awasi itu sesuai tufoksi dewan,” tandasnya. (Abas)
