KAB. PANGANDARAN, — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Pansus Tatib, beserta Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan kegiatan Konsultasi dengan Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat (Kemenkumham Jabar), bertempat di Ruang Ismail Saleh DPRD Pangandaran secara onsite, pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Pelaksanaan Konsultasi ini sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andriansjah melalui Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang FPPHD Suhartini dan Perancang Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa pelaksanaan Konsultasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan pelaksanaan dari fungsi Kantor Kemenkumham Jabar dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
Lina Kurniasari menyampaikan, konsultasi pada hari ini didasarkan pada surat permohonan dari DPRD Kabupaten Pangandaran yaitu permohonan konsultasi terkait penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
“Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, mengatur bahwa Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Tata tertib DPRD kabupaten/kota, lanjut Lina Kurniasari, paling sedikit memuat ketentuan tentang pengucapan sumpah/janji, penetapan pimpinan, pemberhentian dan penggantian pimpinan, jenis dan penyelenggaraan rapat, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota, pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan, penggantian antarwaktu anggota, pembuatan pengambilan keputusan, pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pengaturan protokoler; dan pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
“Terkait dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019. Tentunya pembentukan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang baru ini perlu disepakati seperti apa perubahannya dibandingkan dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang lama sehingga diperlukan pengaturan Tata Tertib yang baru,” jelas Lina Kurniasari. (Supriatna)
