BANDUNG,– Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, nyaris seluruh aktivitas terganggu, termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.
Untuk mencegah penyebaran virus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyiapkan skenario dimana pada tahun ajaran 2020 kegiatan belajar menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) yang rencananya dilaksanakan hingga Januari 2021 mendatang atau selama satu semester.
Pelaksanaan PJJ sendiri bukan tanpa kendala, sebab tidak semua orangtua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang cukup dalam memenuhi alat fasilitas penunjang berupa gawai dan kuota internet, agar KBM dapat berjalan lancar. Apalagi saat ini, perekonomian masyarakat secara umum turun drastis akibat dampak Covid-19.
Menyikapi hal ini, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik), untuk mengupayakan memfasilitasi siswa tidak mampu agar tidak mengalami kendala selama pelaksanaan PJJ. Sehingga target Pemprov Jabar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa terpenuhi.
“Covid-19 ini musibah besar. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, bukan berarti harus menghambat dunia pendidikan kita. Walaupun sistem PJJ ini sesuatu yang baru, tetapi ini adalah salah satu alternatif solusi kita agar pendidikan kita tetap berjalan dan kualitasnya tetap terjaga. Apalagi kita punya target IPM tinggi, yang mana salah satu indikatornya adalah pendidikan. Terkait dengan PJJ ini, memang tidak akan berjalan mulus. Pasti akan ada kendala. Salah satunya memang kemampuan orangtua siswa dalam memenuhi kebutuhan anaknya, agar bisa ikut PJJ. Maka dari itu, pemerintah melalui Disdik harus bertanggungjawab,” ujar Dadang seperti diberitakan INILAH, Jumat (16/7/2020).
“Kita akan dorong pemerintah, bagaimana caranya semua siswa bisa mengikuti PJJ dengan lancar dan tanpa beban. Jangan sampai, karena ketidakmampuan dalam memenuhi alat akhirnya siswa jadi tidak bisa ikut belajar. Kita akan terus upayakan untuk evaluasi, agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik secara merata,” imbuhnya.
Dadang berharap, ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Salah satunya dengan mengumpulkan data, siapa saja siswa yang harus dibantu. Sehingga dapat segera teratasi dan proses PJJ dapat berjalan lancar hingga awal Januari mendatang atau pandemi sudah dianggap berakhir.
“Kita berharap, dari pemerintah sudah mulai ambil sikap. Mulai dari mendata, mana saja murid yang mampu dan tidak. Setelah terkumpul data, baru bisa diupayakan untuk dibantu yang tentu saja koordinasi dengan sekolah,” ucapnya.
Dia pun mengingatkan, agar pemerintah tidak salah dalam mengambil tindakan seperti ketika mengumumkan iuran SPP gratis bagi siswa yang hingga saat ini kata Dadang, masih menjadi polemik. Sebab nilai bantuan dari pemerintah, masih jauh dibawah kebutuhan sekolah dalam menjalankan operasional pendidikan. Hingga akhirnya kini pihak sekolah kelimpungan dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan agar sistem pendidikan bisa berjalan dengan lancar.
“Kita juga mengingatkan, yang dibantu hanya untuk siswa yang kurang mampu. Jangan seperti kemarin, ketika mengumumkan SPP gratis. Takutnya seperti kemarin, disamaratakan. Ini harus dipertimbangkan. Sekarang ini, karena sudah disampaikan SPP gratis, semua orang teriak kenapa sekolah masih meminta biaya. Padahal nilai bantuan dari pemerintah itu, jauh dari kebutuhan sekolah tiap siswa. Nah ini yang harus diwaspadai. Pemerintah harus bertanggungjawab, mencari solusinya. Bagaimana caranya supaya baik kebutuhan siswa maupun sekolah bisa terpenuhi, sehingga kualitas pendidikan di kita tetap baik,” tandasnya. *
