BANDUNG, – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menghadiri Rapat Pansus I untuk membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ), di DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/4/2018).
Satu di antara pembahasannya adalah kesehatan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aher mengatakan saat ini pihaknya berupaya membenahi pengelolaan BUMD. “BUMD terus kami benahi sejak 2008, sebagian sudah berhasil sehat, sebagian dalam proses penyehatan,” ujar Aher setelah rapat bersama Pansus I DPRD Jabar.
Aher mengatakan telah memetakan beberapa masalah di BUMD, satu di antaranya kelebihan tenaga kerja. “Masalah yang mencuat ke permukaan, kebanyakan tenaga kerja di BUMD tertentu, sehingga menjadi beban bagi BUMD. Kami tidak berani PHK karena perlu pembiayaan,” ujarnya.
Masalah pengelolaan beberapa BUMD yang belum sehat juga menjadi catatan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mengawasi kinerja BUMD. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/4/2018).
Selain itu, DPRD Jabar juga akan memberi rekomendasi pada Gubernur Jawa Barat terpilih. “Harus ada evaluasi dan pengawasan dari rekan-rekan DPRD dengan Komisi iii, melakukan rapat kerja dan rapat teknis, agar ke depan BUMD lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut, DPRD Jabar dan Aher juga membahas mengenai pembangunan Jawa Barat ke depam, termasuk pembangunan indrasyruktur yang berpotensi meningkatkan ekonomi Jawa Barat. Evaluasi dari DPRD Jabar, kata Ineu, akan disampaikan pada 2 Mei 2018. ***
