SUMEDANG,– Setelah sehari diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sumedang, Kamis (23/04), Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman melakukan Rapat Evaluasi Tim Monev Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
Rapat dihadiri unsur Forkopimda, Perangkat Daerah terkait, unsur Forkopimcam dan seluruh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Pendopo IPP.
Dalam arahannya, Bupati mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan dalam menangani Covid-19 serta pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sumedang.
“Evaluasi ini terkait dengan pelaksanaan PSSB pada hari kemarin. Hasil pantauan mendapati masih banyak yang harus diperbaiki. Untuk para petugas lapangan terus berkoordinasi dengan ketua binaan di wilayah masing masing untuk melakukan perbaikan ke depannya,” ujar Donny.
Dikatakan, para petugas harus terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada warga Kabupaten Sumedang mengenai pemberlakuan PSBB.
“Diantaranya terkait apa yang boleh dan tidak serta sanksi apa yang akan diberikan apabila melanggar. Masyarakat harus tahu semua itu dari petugas lapangan,” ungkapnya.
Ditambahkan Bupati, patroli kewilayahan juga harus lebih efektif lagi, terutama pada saat malam hari karena bertepatan dengan awal bulan suci Ramadan.
“Kita harus lebih intensif melakukan Patroli kewilayahan untuk lebih mendisiplinkan warga yang tidak mentaati peraturan PSSB, diantaranya warga yang masih berkerumun lebih dari 5 orang dan warga yang tidak memakai masker,” tuturnya.
Bupati juga berharap di Check Point juga harus dilakukan Cek Protokol Kesehatan lengkap dan melakukan pemeriksaan rapid test.
“Selain itu aktivitas yang dilakukan warga harus sesuai dengan 8 sektor pengecualian, diantaranya juga warga yang keluar daerah harus menyertakan Surat Keterangan dari RT/RW kemudian untuk para pegawai yang keluar mempunyai surat keterangan kerja, dan untuk warga yang mudik harus langsung diisolasi 14 hari dan diisolasi di tempat isolasi yang sudah disediakan,” tuturnya.
Bupati juga berharap ada tambahan personil dari Dishub, TNI dan Polri untuk mengefektifkan pelaksanaan Check Point.
“Saya harap siapkan tambahan personil serta ada penanggung jawab harian di Posko Perbatasan (Check Point) sehingga akan jelas lagi,” tambahnya.
Terkait dengan JPS (Jaring Pengaman Sosial) Bupati menambahkan, rencananya sebanyak 20.000 bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dieksekusi Jumat (24/4/2020).
“Saya harap pendistribusian JPS bisa berjalan besok dan terdistribusikan dengan baik serta tepat sasaran sehingga permasalahan dampak sosial akibat COVID 19 di Kabupaten Sumedang bisa segera selesai dan dapat diatasi,” ungkap Bupati.
Sementara itu, Wabup H Erwan Setiawan meminta petugas di wilayah perbatasan bertindak tegas serta lebih memahami handbook dan panduan PSBB serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan PSBB.
“Mulai malam ini akan semakin padat pemudik maka pos perbatasan perlu waspada dan melakukan penambahan personil di daerah perbatasan. Petugas lapangan juga harus memberikan peringatan keras kepada masyarakat yang tidak mentaati PSBB tersebut sehingga pendatang yang datang ke Sumedang bisa diminimalisir,” ujarnya.
Dikatakan Wabup, pelaksanaan PSBB akan terasa oleh masyarakat sehingga dalam 14 hari pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai harapan. (Bn/bs)
