SUMEDANG,– Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula dalam Pemilu, Jumat (10/11/2023).
Hal ini dilakukan dalam kegiatan KPU Goes to Campus yang bertajuk “Pemilu Sarana Berintegrasi Bangsa”. Sosialisasi yang dilaksanakan secara luring di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor juga disaksikan pula secara daring oleh seluruh Praja dan Civitas Akademika IPDN di seluruh kampus daerah. Acara ini dibuka oleh penampilan Tari Cindai yang dibawakan oleh Satuan Praja Putri IPDN.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M yang diwakili oleh Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengucapkan terima kasih karena IPDN menjadi salah satu tempat yang dipilih oleh KPU dalam pelaksanaan sosialisasi bagi pemilih pemula.
“Pemilu merupakan momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemuda dan mahasiswa juga memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan pemilu ini, namun mereka menghadapi berbagai tantangan salah satunya yaitu rendahnya partisipasi pemilih muda,” ungkap Yudi.
“Saya ingin Praja, yang merupakan calon pamong dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Salah satunya dengan membantu suksesnya pelaksanaan pemilu. Maksimalkan penggunaan gawai dan internet untuk meningkatkan kualitas belajar Praja dan memperoleh informasi mengenai pemilu,” tambah Yudi.
Menurut Yudi, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, penting bagi pemuda dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses pemilu, termasuk dengan mengikuti debat politik, kampanye pendidikan pemilih, serta advokasi reformasi pemilu.
Yudi berharap, dengan kegiatan sosialisasi ini, dapat meningkatkan partisipasi politik tidak hanya di IPDN maupun tingkat Nasional.
Sementara Kepala Bagian Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Arif Ma’ruf S.Ag, M.A.P., menyebutkan bahwa sosialisasi ini telah dilaksanakan di 9 provinsi berbeda.
“Pemilih muda dan pemilih pemula harus menjadi subjek penting dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan tingkat partisipasi dapat meningkat,” katanya.
Arif juga menyebutkan target dalam sosialisasi ini, di antaranya pemilih muda berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pemilu 2024, pemilih muda dan pemilih pemula menjadi subjek penting menjadi agen sosialisasi untuk menyuarakan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih secara kuantitas maupun kualitas pada Pemilu 2024.
Kepala Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, S.Pd.I., M.A.P menyampaikan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya.
Selain itu, pemilu juga berfungsi sebagai ajang pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Hedi menjelaskan bahwa kegiatan sosialiasi penting dilakukan untuk meningkatkan wawasan pemilih pemula dalam menghadapi pemilu.
“Sosialisasi ini merupakan sebuah langkah yang dapat dimanfaatkan bagi Praja IPDN dan KPU dalam mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Hedi.
Selain Rektor IPDN dan Kepala Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, turut hadir Dr. Eki Baihaki selaku Dosen Wisesa Utama Wantannas yang menyampaikan materi terkait Literasi Politik Kebangsaan.
Menurutnya, Pemilu adalah pesta demokrasi. Dalam hal ini, Praja sebagai abdi negara harus menjadi agen/influencer literasi politik, mampu menghadapi pemilu dengan perspektif yang menggembirakan serta menjadi abdi negara yang berjiwa politik.
“Literasi politik merupakan pengetahuan dan kompetensi warga negara terlibat aktif dalam politik secara rasional, kritia, kompetitif, kolaboratif dan berdampak positif untuk menghadirkan Pemilu yang transparan, jujur, adil, akuntabel, damai dan kondusif. Oleh karena itu, sebagai calon abdi negara, Praja harus bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menerapkan literasi politik si masa yang akan datang,” katanya.
Eki menyebutkan bahwa Pemilu harus berjalan dengan jurdil (jujur dan adil) karena jika pemilu tidak berjalan dengan baik, akan muncul potensi konflik ditengah masyarakat. (bon/bas)
