ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, — Jawa Barat dalam beberapa dekade terakhir, mengalami perkembangan dan modernisasi ekonomi yang pesat. Ini ditandai dengan meningkatnya sektor industri manufaktur dan jasa. Sektor manufaktur, bersama dengan pembangunan infrastruktur dan perkembangan kualitas sosial, berkontribusi paling besar dalam menarik investasi.
Untuk mengimbanginya pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten/kota, mulai dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, hingga desa.
Walau demikian menurut, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Jajang Rohana, pembangunan infrastruktur tersebut masih belum merata dan terdapat berbagai infrastruktur di Kabupaten yang masih harus dibangun atau diperbaiki.
“Infrastruktur yang harus dibenahi, setiap tahunnya pasti ada,” ujar Jajang, kepada patrolicyber.com.
Hal tersebut menurut Jajang, karena perkembangan penduduk dan usia kontruksi yang setiap tahun berkurang atau telah habis.
Jadi pekerjaan kontruksi (pembangunan infrastruktur) tak akan pernah habis,” kata Jajang.
Namun, kata Jajang, di negara ini pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur ada yang merupakan kewenangan kabupaten, provinsi, pusat, dan desa.
“Masing-masing belum semuanya (terselesaikan), misal provinsi masih ada beberapa jembatan yang harus diperbaiki di Kabupaten Bandung, yang kewenangan kabupaten juga sama, jalan-jalan desa juga masih banyak yang rusak,” ungkapnya. (Dudi)
