SUMEDANG,– Upaya memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat, di Fieris Hotel Kertajati, Majalengka, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam memastikan program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam rakor tersebut, berbagai aspek menjadi fokus pembahasan, mulai dari optimalisasi fungsi pengawasan SPPG, peningkatan kualitas layanan pemenuhan gizi, hingga penguatan sistem pelaporan dan transparansi.
Evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Majalengka.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan nilai keagamaan untuk memastikan tidak ada generasi yang tumbuh dalam kondisi lemah.
“Dalam perspektif agama, kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. MBG ini adalah ikhtiar nyata untuk melahirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Sumedang telah membangun 138 SPPG aglomerasi dan 28 SPPG di wilayah terpencil yang siap beroperasi. Program ini juga telah menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi mencapai Rp139 miliar per bulan.
Tak hanya itu, inovasi digital melalui Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG) turut diluncurkan untuk memastikan transparansi menu, nilai gizi, hingga proses distribusi makanan kepada masyarakat.
“Dengan sistem ini, masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan yang diberikan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kompetisi sehat antar dapur MBG,” jelasnya.
Dikatakannya, Sumedang juga menghadirkan inovasi “Rantang Simpati” bagi lansia, sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok rentan agar turut merasakan manfaat program tersebut.
Kendati demikian, Bupati Dony mengakui masih terdapat tantangan, seperti optimalisasi pangan lokal, stabilitas produksi pertanian, serta percepatan operasional SPPG yang telah selesai dibangun.
“Kami terus melakukan pengawasan ketat melalui rapat rutin, inspeksi mendadak, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran. Ini demi menjaga kualitas dan keberlanjutan program,” tegasnya.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa pengawasan menjadi pilar utama dalam menjaga keberhasilan program MBG.
“Program ini menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat, terukur, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar, baik dari sisi kualitas makanan, higienitas, maupun tata kelola,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat diperlukan, terutama dalam melakukan pemantauan langsung di lapangan serta memberikan respons cepat terhadap setiap temuan.
“Kami mendorong daerah untuk proaktif. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, segera tindak lanjuti. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program ini berjalan optimal,” pungkasnya. (hms/bon)
