KAB. BANDUNG,– Pemerintah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pembinaan pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Cileunyi, Kamis (9/4).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sosialisasi ini mengangkat dua peraturan penting sebagai dasar acuan, yaitu Peraturan Bupati Bandung Nomor 328 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 353 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengolahan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.
Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta mekanisme pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan yang diterima oleh desa.
Dalam sambutannya, Camat Cileunyi menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan desa.
“Dana desa yang diterima harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap peraturan yang berlaku sangat diperlukan agar pengelolaan dapat berjalan lancar, efektif, dan terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.
Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Inspektorat Daerah. Para narasumber menjelaskan secara rinci mengenai:
– Mekanisme perencanaan anggaran desa yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
– Tata cara pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan keuangan, termasuk penggunaan sistem informasi yang telah ditetapkan.
– Ketentuan mengenai penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang harus disampaikan secara tepat waktu dan akurat.
– Pedoman khusus mengenai pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan, termasuk sumber dana, pembagian, dan batasan penggunaannya.
– Pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan perangkat desa lainnya, aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan, serta mencari solusi dan klarifikasi mengenai penerapan peraturan di lapangan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada aparatur desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Cileunyi.
Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana desa dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa. (Abah Abadi)
