BOGOR, INDONEWS — Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara yang menyebut program salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 02 ngawur, menuai sorotan.
Sastra Winarya dalam sebuah berita di media online menyebutkan jika program Tiga Miliar Satu Desa (Timisade) milik salah satu pasangan calon (paslon) Bupati Bogor, akan membebani APBD Kabupaten Bogor yang hanya sebesar Rp 9,7 Triliun.
Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor untuk tahun 2024 sebesar Rp11,3 triliun atau persisnya 11,324 triliun, sebagaimana disahkan DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat paripurna yang digelar pada Minggu, 25 Agustus 2024 lalu.
Sontak saja, pernyataan Sastra Winarya tersebut menuai beragam komentar karena dapat membingungkan masyarakat dan berpotensi memicu gesekan antar paslon.
“Kita heran ya, kok sekelas Ketua DPRD Kabupaten Bogor tidak tahu jumlah APBD Kabupaten Bogor. Dia bilang sebesar Rp 9,7 triliun padahal kan sebesar Rp11,3 triliun ya? Ini mah belum pantas jadi Ketua DPRD,” ujar Tim Pemenangan Calon Bupati Bogor nomor urut 02, Jonny Sirait, Senin (14/10).
Jonny menilai, pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara tersebut sengaja menyerang paslon nomor urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman, terlebih Sastra Winarya merupakan kader Partai Gerindra yang menjadi lawan Bayu-Musa di Pilbup Bogor nanti.
“Saya pikir Sastra Winara telah menggunakan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD untuk melemahkan paslon Bayu-Musa yang menjadi lawan partai politiknya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, Sastra Winara ini kan Ketua DPRD, sebagai pejabat publik, tentu sepatutnya harus netral, masa membicarakan program salah satu paslon,” papar Jonny, seraya tertawa.
Jonny pun menyebutkan, Sastra Winara belum pantas menjadi Ketua DPRD jika menyikapi nominal APBD hanya sebatas saat ini, bukan kedepan atau berkelanjutan.
“Jangan punya pikiran pendek, jangan menunjukan SDM yang rendah. Kan jelas, bupati itu (menjabat, red) lima tahun. Dan dalam amanat anggaran, mutlak kesehatan 10 persen APBD, dan alokasi dana desa atau ADD itu pun mutlak minimal 10 persen APBD berjalan. Jadi Sastra Winara ini kudu banyak belajar lagi terkait ruh APBD agar tidak membuat malu diri sendiri serta Kabupaten Bogor,” ujar Jonny.
Jonny yang juga Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor menilai, jika sudah menjadi Ketua DPRD, Sastra Winara harus bicara makro.
“Artinya kalau janji-janji kampanye itu merupakan mimpi untuk menjadi kenyataan dengan potensi yang dimiliki daerah, justru menurut kita DPRD pada mikir bahwa adanya pemerintahan itu karena adanya rakyat, dan adanya APBD itu adanya potensi penerimaan daerah yang akan menjadi sumber anggaran belanja. Coba periksa, calon mana yang memiliki jiwa perubahan dan mana yang memang berselancar dengan APBD selama ini,” beber Jonny.
Disinggung soal Program Timisade, Jonny menjelaskan, sebelum diluncurkannya salah satu program unggulan Bayu Musa (Bamus) yaitu Timisade (Tiga Miliar Satu Desa) yang dipermasalahkan Ketua DPRD, pihaknya sudah keliling desa untuk menanyakan apa saja kebutuhan desa dan masyarakat.
“Kami membuat program itu berdasarkan masukkan dari masyarakat dan kajian-kajian. Kami dapatkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan desa saat PDI Perjuangan melakukan pengobatan gratis di tahun 2023 selama 7 bulan di 435 desa/kelurahan,” jelas Jonny.
Jonny juga menyebutkan, wajar pada masa pemerintahan Bupati Ade Yasin ada program Samisade atau Satu Miliar Satu Desa, lalu Bayu-Musa mencoba menambah anggaran menjadi tiga miliar satu desa demi terwujudnya desa sejahtera menuju masa depan cerah bagi masyarakat pedesaan.
“Lalu apa program Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya? Apakah sekarang kerja Ketua DPRD mempermasalahkan program pro masyarakat? Apakah kerjaanya melemahkan calon bupati” Berpolitik boleh, menyerang lawan politik juga boleh, tapi lepas dulu itu baju Ketua DPRD,” ujar Jonny.
Diketahui sebelumnya, Sastra Winarya menyebutkan agar calon bupati harus tahu postur APBD Kabupaten Bogor.
“Kalau Samisade 3 Miliar atau nama programnya Timisade, saya rasa nggak akan bisa, karena kemampuan keuangan daerah kita belum cukup,” kata Sastra pada salah satu media online, Sabtu kemarin. ***
