BANDUNG, — Komisi D DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama KONI Kota Bandung dan Dispora Kota Bandung, terkait tindak lanjut persiapan open bidding Kota Bandung sebagai tuan rumah multievent Porprov ke-XV Tahun 2026 tingkat Jawa Barat, di Ruang Rapat Komisi D Gedung DPRD kota Bandung, Selasa (2/8/2022).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi D, Drs. Heri Hermawan, dan para anggota, yakni drg. Susi Sulastri, Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I,. M.Sos, dan H. Andri Rusmana, S.Pd.I., serta H. Erwin, S.E., dan Rendiana Awangga yang hadir secara virtual.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna, mengatakan, agenda hari ini merupakan tindak lanjut dari agenda audiensi sebelumnya dari KONI Kota Bandung, terkait ekspose Kota Bandung yang akan menjadi tuan rumah dari gelaran Porprov ke-XV Tahun 2026, tingkat Jawa Barat.
Berdasarkan penjelasan dari KONI Kota Bandung, meski Kota Bandung menjadi tuan rumah Porprov ke- XV tingkat Jawa Barat, namun kolaborasi akan dilakukan dengan beberapa kabupaten/kota penyangga di Bandung Raya, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Kolaborasi dilakukan khususnya berkaitan dengan venue pertandingan.
“Kami men-support dan mendukung persiapan yang sudah dilakukan dan sampaikan oleh KONI Kota Bandung dalam akan digelarnya Porprov ke-XV Tahun 2026 ini, dan segera akan kami sampaikan nota komisi kepada Ketua DPRD Kota Bandung, agar segera terbitnya rekomendasi DPRD Kota Bandung, sebagai dukungan terlaksananya multievent olah raga tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Aries meminta agar momentum ini harus turut meningkatkan pelayanan publik di bidang keolahragaan dan transportasi.
“Jadi dampak gelaran ini, fasilitas keolahragaan yang telah terinventarisir dan akan disempurnakan harus bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, bukan hanya untuk momentum hanya dua pekan atau selama event berlangsung. Sehingga bisa menjadi sarana olahraga masyarakat Kota Bandung,” ucapnya.
Aries pun mendorong agar Porprov ke-XV tersebut menjadi momentum untuk mensinergikan antara cabor-cabor yang ada di Kota Bandung dengan pihak swasta.
Dengan demikian, beban dan kebutuhan sarana prasarana pembinaan para atlet tidak terlalu membebani APBD Kota Bandung.
Hal senada disampaikan oleh Heri Hermawan. Menurutnya, bukan hanya fasilitas di bidang keolahragaan yang harus dapat dimanfaatkan masyarakat, namun juga di bidang transportasi.
“Mudah-mudahan dengan berlangsungnya kegiatan ini, dapat juga meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen transportasi di Kota Bandung yang semakin tertib,” ujarnya.
Heri pun mengingatkan akan pentingnya output dan outcome dari gelaran tersebut. Selain hadirnya peningkatan di bidang fasilitas sarana prasarana, namun juga dalam hal pembinaan para atlet di Kota Bandung.
“Dengan pembinaan para atlet yang optimal, maka isu-isu jual beli atlet dalam setiap event keolahragaan, tidak lagi ada, dan jangan sampai terjadi di Kota Bandung. Sebab, pola jual beli atlet itu justru merugikan, karena dampaknya hanya sesaat, di mana setelah event selesai atlet tersebut pasti kembali ke daerah asalnya,” katanya. **
