BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menerima kunjungan Visiting Day dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Administrasi Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk memahami secara langsung praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta proses pembentukan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga legislatif di tingkat daerah.
Dalam kesempatan itu, para mahasiswa mendapatkan pemaparan mengenai tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, mereka juga berdiskusi mengenai berbagai isu strategis yang berkembang di Kota Bandung, termasuk tantangan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
Radea Respati menjelaskan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan DPRD lahir melalui proses yang panjang dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta kondisi yang berkembang di daerah.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual yang telah disahkan. Menurutnya, regulasi tersebut hadir sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif, preventif, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki latar belakang, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Radea.
Suasana kunjungan berlangsung interaktif. Para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah, pelayanan publik, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Radea menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap proses demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta peran lembaga legislatif dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dalam memahami proses kebijakan publik akan melahirkan generasi yang lebih kritis, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Diponegoro diharapkan memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai praktik pemerintahan daerah dan dinamika penyusunan kebijakan publik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif.
