SUMEDANG,– Kabupaten Sumedang berhasil masuk tujuh besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan memasuki tahap wawancara.
Wawancara dilakukan secara virtual oleh tim penilai yang dipimpin oleh Tri Budi kepada Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sumedang Dessy Sriningsih, Selasa (28/12) di Command Center, Lantai III Setda Kabupaten Sumedang.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Suwilwan Rachmat atau akrab disapa Willy mengatakan, Tim Penilai telah melakukan tahapan verifikasi dokumen pengajuan Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kabupaten Sumedang masuk ke tahapan wawancara sebagai kandidat penerima penghargaan.
“Salah satu kriteria penilaian adalah adanya regulasi perlindungan terhadap non ASN di Kabupaten Sumedang sehingga mendapatkan perlindungan yang sama,” ujarnya.
Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menyebutkan, dalam rangka optimalisasi cakupan perlindungan tenaga kerja, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan setiap pemberi kerja sudah mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Sampai saat ini baru terdaftar sebanyak 51.818 tenaga kerja dari 196.642 pekerja yang bekerja pada pemberi kerja,” katanya.
Selain itu, Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pertukaran data pemberi kerja untuk dilakukan evaluasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Saya minta Disnakertrans menyediakan data pemberi kerja atau badan usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan pemetaan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tuturnya.
Langkah lainnya, lanjut bupati, ialah dengan melakukan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di setiap perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
“BPJS Ketenagakerjaan dengan OPD yang memiliki sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepesertaan seperti di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ungkapnya. (Abas)
