SUMEDANG,– Praja IPDN dibentuk menjadi calon birokrat yang siap membangun Indonesia dari denyut nadi pemerintahan yakni desa.
Hal krusial inilah yang mendasari Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si mengundang Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, H. Yandri Susanto., S.Pt., M.Pd untuk memberikan kuliah umum kepada praja utama IPDN dengan tema “Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa sebagai Pilar Pembangunan Nasional : Strategi Kepemimpinan Pemerintahan di Era Transformasi” di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (21/6/2026).
“Praja utama ini sebentar lagi akan lulus dari IPDN, mereka akan menjadi jembatan hidup antara kebijakan pusat dan realita di lapangan. Mereka tentunya akan terjun langsung ke masyarakat, salah satunya masyarakat di desa. Karena kini desa bukan lagi sekedar wilayah administratif di ujung peta, melainkan pilar utama pembangunan nasional,” ujar Halilul, dalam sambutannya.
Kehadiran Mendes PDT ke IPDN adalah untuk menanamkan komitmen dan pemikiran yang sama kepada praja IPDN tentang seberapa krusialnya desa bagi pembangunan nasional.
“Bapak Presiden RI dalam Asta Cita ke-6 telah menyampaikan pentingnya pembangunan desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Inilah yang menjadi pondasi utama roadmap Kemendes, salah satu instrumennya adalah dengan mewujudkan desa mandiri dan berdaya saing,” kata Yandri.
Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 desa sebagai subjek pembangunan. Dalam mendukung Asta Cita Ke-6 Kemendes PDT melaksanakan 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia yang terdiri atas 1) Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan Pembentukan Koperasi Desa, 2) Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa, 3) Desa Swasembada Energi, Air dan Papan, 4) Hilirisasi Produk Unggulan Desa, 5) Pengembangan Desa Ekspor, 6) Pemuda/i Pelopor Desa, 7) Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa, 8) Digitalisasi Desa dan Pembangunan Desa Wisata, 9) Peningkatan Investasi Desa melalui Pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri, 10) Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa, 11) Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah serta 12) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Saya ingin sampaikan ke praja utama, kalau kita membangun desa otomatis membangun Indonesia. Namun dari 75.266 desa di Indonesia masih ada 9.366 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, inilah tugas dari praja IPDN, calon ASN yang nantinya akan bersentuhan langsung di lapangan untuk turut mendukung Kami dalam membangun desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal ini,” katanya lagi.
Praja utama juga diharapkan dapat membantu Kemendes untuk mengawal penggunaan dana desa.
“Fokus penggunaan dana desa tahun 2025-2026 meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa terhadap iklim, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, desa digital, padat karya tunai desa dan dukungan koperasi desa,” jelasnya.
Diakhir pemaparannya, Mendes PDT berharap kerja sama penempatan lulusan IPDN yang ditempatkan di Kemendes PDT.
“Kami harap kiranya setiap tahun ada lulusan IPDN yang ditempatkan di Kemendes PDT, kami ingin menghadirkan pamong praja muda sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan desa seluruh nusantara dengan penempatan praja di Kemendes PDT,” ujarnya.
Selain memberikan kuliah umum, pada kesempatan ini pula IPDN menganugerahkan Kartika Asta Brata Utama dan penyematan Pin Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan IPDN kepada Mendes PDT sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi Beliau dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, serta dukungan terhadap pemberdayaan dan penguatan peran alumni IPDN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di seluruh Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai kepamongprajaan dna semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. (bon/Sumber: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat IPDN)
