GARUT,– Selasa, 5 September 2023 di Pengadilan Negeri Garut telah dilaksanakan persidangan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Grt antara Yayat Sumirat selaku Penggugat melawan Abdulloh Bin Agil selaku tergugat, dengan agenda “Perbaikan Bukti Surat dan Jawab Menjawab dari Para Pihak”.
Sidang yang sebelumnya dilaksanakan secara E Litigasi tersebut kali ini dilaksanakan secara langsung.
Dalam persidangan tersebut, hadir Majelis Hakim, prinsipal penggugat didampingi kuasa hukumnya, M. Ijudin Rahmat, S.H., Ucok Rolando P. Tamba, S.H., M.H dan Reno Fritz R. Bali, S.H serta Prinsipal Tergugat tanpa didampingi kuasa hukum.
Persidangan berlangsung dinamis saat dibuka dengan agenda pemeriksaan bukti, prinsipal penggugat menyampaikan beberapa hal, di antaranya:
- Keberatan terhadap jawaban yang diajukan Tergugat yang berdasarkan pengakuannya telah di upload, akan tetapi faktanya tidak, maka Penggugat memandang Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak menggunakan haknya untuk menjawab;
- Memohon untuk dilakukan penggantian majelis hakim yang menangani perkara Nomor : 12/Pdt.G/2023/PN Grt;
- Memohon kepada ketua Pengadilan Negeri agar dalam pemeriksaan perkara a quo melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara berkeadilan berdasarkan pancasila dan berwibawa;
Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Penggugat Ucok Rolando P. Tamba, S.H., M.H mengatakan, tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan kalender ecourt tergugat harus mengajukan jawaban.
“Tapi faktanya tidak mengajukan jawaban, kami pandang Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban, maka pada 24 Juli 2023 kami telah ajukan replik dengan substansi seperti itu, akan tetapi ternyata pada tanggal 26 Juli 2023 hakim justru melakukan verifikasi bukan terhadap replik kami, akan tetapi terhadap jawaban Tergugat yang seharusnya di verifikasi pada tanggal 18 Juli 2023, dan lebih tercengang lagi, slot yang digunakan itu bukan slot upload Tergugat, tetapi diduga slot hakim mediator, maka mohon hakim pemeriksa perkara ini agar diganti, karena kami pandang, kami tidak akan mampu mengakses keadilan apabila ada praktik-praktik seperti ini,” paparnya.
Sempat terjadi perdebatan antara tim kuasa hukum penggugat dengan majelis hakim, yang pada pokoknya majelis menyatakan pihaknya bukan ketua pengadilan yang mampu mengganti majelis hakim.
“Bilamana permohonan kami belum dapat dikabulkan, kami mohon untuk sidang ditunda, sampai dengan adanya penetapan penggantian hakim yang menangani perkara ini,” katanya.
Kemudian, hakim dinilai bersikukuh tidak menabulkan permohonan penggugat dan kuasa hukumnya. Maka penggugat dan kuasa hukum berdiri dan menyatakan walk out, sementara sidang tetap berlanjut.
Ditemui di Pengadilan Negeri Garut pasca walkout, Ucok Rolando P. Tamba, S.H., M.H mengatakan, diduga telah terjadi praktik peradilan yang sesat.
“Patut diduga ada oknum-oknum pada proses pemeriksaan perkara dengan register Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN Grt antara Yayat Sumirat selaku Penggugat melawan Abdulloh Bin Agil selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Garut yang menggunakan layanan sistem Pengadilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,” paparnya.
“Seharusnya tergugat sudah tidak bisa lagi ajukan jawaban karena telah lewat kesempatan Tergugat untuk mengajukan jawabannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,”
tambahnya.
“Apabila terhadap permohonan penggantian susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu satu minggu, maka kami akan melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Garut,” sahut Ketua Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih, Muhamad Ijudin Rahmat, S.H., M.H.
“Kami mengapresiasi segala pengawalan-pengawalan yang dilakukan Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih terhadap para pencari keadilan,” tandas Ketua DPC Manggala Garuda Putih Kabupaten Garut. ***
