KAB BANDUNG, — Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Cimaung, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, mendulang kritik tajam dari Ketua DPC Manggala Garuda Putih (MGP) Robby Anbia Somantry.
Menurutnya, kualitas pembangunan sekolah rintisan tersebut, sangat jauh dari harapan. Meski baru dibangun, kata Robby, kondisi bangunan sudah terlihat mengalami kerusakan.
“Kemarin kami investigasi ke lapangan, ditemukan banyak tembok-tembok yang sudah retak. Rekanan tidak profesional, kami menduga pembangunan TK Negeri Cimaung tidak sesuai spek,” ujarnya, via telepon seluler, Senin (14/3/2022).
Selain itu, Robby mengatakan bahwa kondisi cat juga mulai memudar ekses dari kualitas cat yang digunakan diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami menduga adanya permainan dalam pengerjaan proyek, itu bisa dilihat dari kualitas pembangunan secara keseluruhan,” tutur dia.
Dijelaskan Robby, pembangunan USB TK Negeri Cimaung, sangat dibutuhkan masyarakat untuk peningkatan kualitas pendidikan. TK Negeri Cimaung merupakan tonggak awal dari pembangunan sarana pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, dan SMA di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.
Terkait hal itu, Robby mengkritik rekanan yang diduga mengambil keuntungan di luar kewajaran dalam pengerjaan proyek tersebut.
“Kami ingatkan, jangan pernah mengambil keuntungan di luar kewajaran dengan cara tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ini bangunan (TK Negeri Cimaung) akan dipakai jangka panjang oleh masyarakat sekitar, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan siapa yang akan bertanggung jawab,” ucap Robby.
Senada dengan itu, Ketua Biro Investigasi DPP MGP Agus Satria mengungkapkan, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Cimaung, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, menggunakan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 1,1 miliar.
Pekerjaan proyek konstruksi tersebut, kata Agus, dimenangkan oleh CV Artapala dengan angka penawaran Rp 1.010.484.730.00.
Menurutnya, TK Negeri Cimaung dibangun untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan masyarakat sekitar, mengingat di wilayah Cimaung belum ada sekolah negeri, baik TK ataupun SMA/SMK.
“SMP pun, baru satu sementara usia sekolah cukup banyak,” ujarnya.
Agus mengatakan, persoalan gedung bangunan sekolah kurang berkualitas perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Langkah pembenahan, menurutnya harus segera diambil agar alokasi anggaran perbaikan sekolah rusak dari tahun ke tahun yang terus meningkat betul-betul bermanfaat bagi majunya pelayanan pendidikan.
Lemahnya pengawasan, kata Agus, membuka celah untuk penyedia menurunkan spesifikasi dan jumlah material bangunan. Dalam skala yang lebih serius, yaitu di mana korupsi melibatkan pihak SKPD, sekolah, atau instansi berwenang terkait, proyek diserahterimakan dan dilakukan pembayaran meski tidak selesai sebagaimana mestinya.
“Banyaknya bangunan sekolah yang tak tahan lama dan mangkrak merupakan buah dari masalah ini,” tegas dia.
Terkait pembangunan TK Negeri Cimaung, MGP akan melaporkan temuan di lapangan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
“Yah kita laporkan itu, intinya masyarakat Kabupaten Bandung tidak menginginkan kehadiran para pengusaha yang hanya mengambil keuntungan semata tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas,” ucap Agus. Dud
