SUMEDANG,- Nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) asal Dusun Munggang, RW 08, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang kecewa karena tidak diperbolehkan masuk ruangan bank akibat tidak mengenakan masker. Mereka datang ke bank untuk membayar cicilan atas kepemilikan rumah (KPR) karena terus ditagih pihak bank.
Namun, ketika nasabah memaksakan diri pergi ke bank untuk setor tagihan, pihak bank menolak gara-gara nasabah tidak memakai masker. Ironisnya, tidak ada pengecekan suhu tubuh (dengan thermogun) oleh petugas bank.
“Bagaimana saya tahu harus memakai masker, sosialisasi dari bank juga tidak ada. Lalu bagaimana saya tahu tidak boleh masuk, petugas juga tidak memeriksa memakai thermogun. Harusnya pihak bank melakukan sosialisasi, tak hanya menempel di tembok bank, tetapi lewat pesan singkat atau telepon kalau ke bank harus memakai masker,” kata Nurman, salah seorang nasabah BTN.
Tak hanya itu, tutur dia, seandainya nasabah diharuskan memakai masker, kenapa thermogun dan alat cuci tangan di depan bank juga tidak disediakan.
“Jikapun penularan korona bisa melalui bersin atau bertatap muka, kenapa hand sanitizer juga tidak disediakan di BTN. Di bank lain ada, bahkan di ATM bank lain cairan pencuci tangan ada. Kita harap pihak bank profesional dalam melayani nasabahnya. Jelaskan yang baik jangan, kelihatan kecut. Kan saya mau setor uang, bukan mau meminjam. Lah ini nasabah seharusnya menjadi raja, malah dikucilkan seperti maling saja,” ungkapnya geram.
Ia mengaku hanya tahu bahwa pemakaian masker hanya berlaku bagi orang yang sakit saja. Penerapan social distancing (jaga jarak) dinilai cukup untuk menghindari terpaparnya Korona.
“Jadi sebagai rakyat kecil saya bingung. Di sisi lain, pihak bank menagih terus rumah tidak disetor. Meskipun ada anjuran presiden bisa ditangguhkan. Sudah memaksanakan datang ke bank, malah diusir lagi gara-gara tak memakai masker, padahal saya dalam kondisi sehat,” katanya.
Menurut dia, jika menerapkan protokol kesehatan, petugas bank sejatinya menyediakan thermogun, dan nasabah yang datang dicek terlebih dahulu.
“Jangan langsung disuruh pulang gara-gara tak pakai masker. Kemudian, di depan kantor bank disediakan alat cuci tangan agar nasabah yang masuk ke bank benar-benar steril. Logikanya gini, bagaimana jika ada nasabah positif, tapi pakai masker. Apakah pihak bank akan melayani nasabah tersebut? Kemudian si nasabah tersebut memegang kursi dan benda lain di bank. Bagaimana menangkal korona jika di depan tidak disediakan handsanitizer,” ujarnya.
Jika mau menerapkan protokol kesehatan, ucap dia, lakukanlah sedetail mungkin. Kemudian, berikan penjelasan yang baik kepada setiap nasabah tentang penggunaan memakai masker.
“Ya jadi intinya saya kesal, mau setor uang juga dipersulit. Tidak disetoran pihak bank nelepon terus. Ada penangguhan cicilan, tahun depan diakumulasikan, jadi sangat memberatkan masyarakat di tengah pandemi korona ini,” katanya.
Nurman pun mengakui, jangankan untuk setoran ke bank, saat ini, biaya untuk makan pun sangat sulit. “Tapi disaat memaksakan membayar cicilan, oleh pihak bank justru ditolak,” tambahnya.
Sementara itu, sampai berita ini terbit, tidak ada satupun pihak bank milik pemerintah itu yang mau diklarifikasi. Pengakuan nasabah, security bank langsung menutup pintu bank rapat-rapat dan tidak mau diwawancara wartawan.
Ditemui terpisah, Pjs Kades Mekargalih Drs Yuli Handaka menyayangkan sikap bank yang tidak berperilaku ramah terhadap masyarakat, apalagi nasabahnya.
“Jika memang penggunaan masker itu wajib, tolong sediakan oleh pihak bank, itung-itung dana CSR. Sehingga, nasabah yang lupa tidak memakai masker tidak usah bolak-balik ke rumah,” kata dia.
“Sebagai pimpinan di Desa Mekargalih, saya merasa prihatin atas kejadian ini. Di sisi lain, masyarakat kesulitan gara-gara pandemi korona, tapi mereka sudah ada itikad mau melaksanakan kewajibannya dengan membayar cicilan namun karena tak memakai masker malah disuruh pulang lagi. Kan jelas tidak ada rasa melayani atau kasihan kepada nasabah,” ujar dia.
Yully yang juga sebagai Kasi Trantib Kecamatan Jatinangor, mengaku dalam waktu dekat ini akan mengecek ke sejumlah gedung dan kantor pelayanan publik, apakah sudah melaksanakan protokol kesehatan atau belum. [Abas]
