BANDUNG,– Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat, S.T., berharap pemerintah membuka ruang dialog melalui forum-forum bersama masyarakat yang digelar secara rutin.
Dengan demikian, warga dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai tahapan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), dampak dari pembangunannya, serta langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan.
Menurutnya, pembangunan BRT berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya, kemacetan dan perekonomian masyarakat pada lokasi tersebut.
Yoel Yosaphat, S.T., mencontohkan adanya keresahan warga di kawasan Ledeng terhadap pembangunan BRT. Ia menilai keresahan tersebut berkaitan dengan dampak ekonomi bagi pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar area pembangunan BRT.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kepastian bagi warga yang terdampak, misalnya terkait kompensasi atau penyiapan lokasi relokasi yang memadai bagi para pedagang.
“Keresahan warga di kawasan Ledeng terkait pembangunan BRT lebih kepada masalah ekonomi. Berarti kalau di sana ada pedagang yang terdampak, harus ada kompensasi yang jelas, rekolasinya harus disiapkan, kepastian kembali kalau misalnya mau usaha lagi di sana seperti apa,” ujarnya.
Selain masalah ekonomi, kemacetan juga kerap dikeluhkan warga akibat pembangunan BRT tersebut. Yoel menilai perlu adanya pengaturan lalu lintas agar pengerjaan proyek tidak membuat kemacetan semakin parah.
“Rekayasa lalu lintas harus dilakukan agar tidak macet. Harus ada informasi yang menyeluruh bagaimana BRT kedepannya seperti apa,” katanya.
Dikatakannya, sosialisasi harus terus dilakukan, baik melalui kanal komunikasi daring maupun pertemuan langsung dengan masyarakat. Terlebih, saat BRT hadir, pemerintah akan dihadapkan pada tantangan baru, yakni mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini nyaman menggunakan kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi massal seperti BRT. Karena itu, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa BRT menawarkan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau ingin masyarakat beralih ke BRT, pemerintah harus meyakinkan kemacetan bisa berkurang, lebih murah, lebih pasti dan untuk mencapai suatu tujuan lebih cepat,” ungkapnya.
Yoel mengatakan kebutuhan terhadap transportasi massal yang efektif sangat mendesak. Apalagi ke depan jumlah kendaraan pribadi akan terus meningkat dan tidak sebanding dengan kapasitas jalan di Kota Bandung. Jika tidak diantisipasi, kemacetan dikhawatirkan akan semakin parah.
Karena itulah, kehadiran BRT diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut, sekaligus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.
“Hal-hal inilah yang harus disampaikan baik secara online maupun pertemuan langsung dengan masyarakat dan stakehokder terkait, agar BRT dalam pembangunannya bisa lebih diterima masyarakat. Ketika sudah hadir, dapat diterima dan masyarakat mau pindah ke BRT karena benefit benefit yang ditawarkan oleh pemerintah,” tandasnya. **
