SUMEDANG,– Instansi pemerintah maupun badan usaha harus memberikan kesempatan kerja kepada para penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan saat membuka kegiatan Forum Unit Layanan Disabilitas (ULD) secara virtual, Selasa (26/10).
Menurut Wabup, penyandang disabilitas saat ini masih mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya.
“Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, wajib memperkerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan untuk perusahaan swasta paling sedikit satu persen,” ujarnya.
Ditambahkan, di Kabupaten Sumedang kini telah terbentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membantu para penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi peningkatan keterampilan untuk bersaing pada dunia kerja.
“ULD ini mempersiapkan penyandang disabilitas agar lebih percaya diri memasuki dunia kerja,” harapnya.
Unit tersebut, lanjutnya, bisa menjadi sarana dan batu loncatan bagi para penyandang disabilitas dalam memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki.
“Forum ini merupakan salah satu upaya penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi ULD dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memfasilitasi hak disabilitas dalam ketenagakerjaan, ” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat mengatakan, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan.
“Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penyandang disabilitas dalam meningkatkan sumber daya manusia supaya mendapat pekerjaan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Bina Penempatan Tenagakerja Kemenaker RI Dr. Nora Kartika Setyaningrum, S.E dan Ketua Umum Asosiasi Peduli Lembaga Disabilitas Dr. Isaris Arwianti, S.Pd, M.Pd. sebagai narasumber.
Sementara peserta terdiri dari jajaran Disnakertrans Kabupaten Sumedang, BUMN dan BUMD, pengawas perusahaan, LPK, Apindo, Koordinator PKH, PPDI, APLD dan pihak terkait lainnya. (bs/hms)
