TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu terus berupaya memperkuat tata kelola organisasi kerukunan kematian sebagai bagian dari peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan dengan membenahi manajemen organisasi sekaligus memetakan keberadaan kerukunan kematian di seluruh wilayah, mulai dari tingkat kecamatan, desa, RW hingga RT.
Perhatian terhadap keberadaan organisasi kerukunan kematian menjadi salah satu fokus Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif. Untuk memperoleh data yang akurat di lapangan, Bupati menginstruksikan jajaran terkait agar melakukan monitoring dan pendataan secara menyeluruh mengenai keberadaan organisasi kerukunan kematian di setiap desa, termasuk mengevaluasi sistem pengelolaan dan manajemennya.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun langkah pembenahan agar organisasi kerukunan kematian dapat berjalan lebih baik, profesional, dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Bumbu, Wisnu Wardhana, saat ditemui di ruang kerjanya usai melakukan pembahasan bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Jumat (17/07/2026), mengatakan bahwa hingga saat ini organisasi kerukunan kematian belum terbentuk secara menyeluruh di seluruh desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki organisasi kerukunan kematian. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah desa serta tokoh masyarakat guna mendorong pembentukan organisasi tersebut di wilayah yang belum memilikinya,” ujarnya.
Selain pembentukan organisasi, lanjut Wisnu, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan terhadap sistem manajemen operasional organisasi, termasuk memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendukung.
Menurutnya, aspek pemeliharaan, pengawasan, serta pengelolaan fasilitas menjadi bagian penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Tanah Bumbu, H. Muhammad Zaki Yamani, menjelaskan bahwa sebagian organisasi kerukunan kematian memang telah terbentuk.
Namun, pembentukannya tidak seluruhnya dilakukan oleh pemerintah desa maupun pengurus RT, melainkan juga oleh sejumlah lembaga kemasyarakatan lainnya.
Meski demikian, menurut Zaki, masih diperlukan berbagai perbaikan dalam aspek manajemen organisasi agar pelaksanaannya lebih tertata dan memiliki standar pelayanan yang baik.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tanah Bumbu melalui Bagian Kesra telah melaksanakan program pelatihan penanganan jenazah bagi masyarakat. Pelatihan tersebut mencakup seluruh tahapan pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan hingga proses pemakaman. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta laki-laki maupun perempuan.
“Ke depan, pelatihan ini akan kembali dilaksanakan. Namun peserta yang mengikuti benar-benar diharapkan memiliki komitmen untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan justru tidak bersedia turun ke lapangan ketika tenaganya dibutuhkan,” kata Zaki.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sekaligus keikhlasan dalam menjalankan tugas sosial tersebut, sehingga keberadaan organisasi kerukunan kematian benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu masih menyusun perencanaan terkait pembentukan organisasi, penguatan manajemen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik sehingga pelayanan sosial, khususnya dalam penanganan kematian, dapat berlangsung lebih tertib, terorganisir, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Ag)
