BANJARBARU, – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov. Kalsel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Puldata Kajian Khusus Tentang Kontribusi TNI dalam Mewujudkan Swasembada Pangan, bertempat di Banjarbaru, pada Rabu, 16 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis mendukung program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan pertahanan negara.
Rapat yang turut dihadiri Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono, dan Brigjen TNI Ito Herdianto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif TNI dalam program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kalsel.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa Kalsel memiliki peran vital dalam mencetak lumbung pangan nasional.
“Kami berterima kasih atas kehadiran langsung tim Mabes TNI. Ini sangat strategis, karena kolaborasi ini bukan hanya soal pangan, tapi juga terkait penurunan angka stunting yang masih tinggi di Kalsel, yakni 22,9%, di atas rata-rata nasional,” ujar Muslim.
Sementara itu, Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan bagian dari strategi pertahanan negara.
“Kalimantan Selatan punya potensi luar biasa. Jika kita sinergi, provinsi ini bisa menjadi pelopor kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, Rapat ini bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi strategis untuk Panglima TNI, yang akan menentukan arah kebijakan penguatan pertahanan negara melalui sektor pangan.
Supriyono menekankan pentingnya membangun sistem pangan nasional yang resilien dan berkelanjutan, dengan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
“Pangan adalah urusan lintas sektor dan dimensi. Mari kita lanjutkan pengabdian ini dengan keteguhan dan keberanian, agar bangsa ini mandiri, sejahtera, dan berdaulat,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman bahwa pemerintah pusat menargetkan pencetakan sawah seluas 30.000 hektare dan program optimalisasi lahan yang juga dikerjakan oleh TNI.
“Cetak sawah ini sebagian besar dikerjakan oleh jajaran TNI, dan progresnya sangat baik. Kabupaten Banjar misalnya, sudah capai 62 persen, sementara Barito Kuala 20 persen,” ujarnya.
Syamsir menekankan bahwa dengan tambahan lahan ini, Kalsel bisa meningkatkan surplus produksi padi yang saat ini sudah mencapai 1 juta ton.
“Kalau kita hitung 30 ribu hektare dikali 4 ton per hektare saja, itu penambahan signifikan bagi stok pangan nasional,” jelasnya.
Namun, Syamsir juga menyoroti tantangan koordinasi antarlembaga, khususnya soal data luas baku sawah dan produksi yang berbeda versi antara pemerintah daerah dan BPS.
“Selisih data dengan BPS mencapai 52 ribu ton. Ini tantangan serius karena berdampak pada kebijakan dan alokasi,” ucapnya.
Kendati begitu, Syamsir menegaskan komitmen penuh Pemprov Kalsel dalam mendukung kolaborasi lintas sektor demi kepentingan rakyat.
Dalam paparannya, Syamsir juga menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan akan menjadi penyuplai utama pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita sudah siapkan klaster: padi dari Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Tapin, sementara sayur-sayuran dari Hulu Sungai,” tambahnya.
Dengan sinergi lintas sektor, tegas Syamsir, Kalsel diharapkan mampu menjadi motor utama swasembada pangan nasional—menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat. (Ag)
