ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG,–Dana Perimbangan untuk Provinsi Jawa Barat dinilai sangat besar dan memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah provinsi.
Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat memiliki tiga komponen utama, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga sumber ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat, H Jajang Rohana, menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan serta transparansi dalam pengelolaannya agar dapat berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Dana Perimbangan adalah instrumen penting dalam mendukung desentralisasi fiskal. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tentunya memiliki kebutuhan fiskal yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan dana ini harus dilakukan secara efektif dan transparan,” ujar Jajang Politisi PKS Jabar.
Politisi dari Dapil Jabar 2 ini menilai bahwa pemanfaatan dana perimbangan tahun sebelumnya, belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mendorong sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Jangan hanya dilihat dari besarannya, tapi bagaimana kualitas belanjanya. Selama ini, banyak program yang dilaksanakan menggunakan Dana Perimbangan tetapi output-nya belum signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tapi saya berharap dan melihat rencana pembelanjaan era Gubernur Dedi Mulyadi, ada arah dan harapan yang menjanjikan untuk masyarakat,” ungkap Ustads Jajang panggilan akrabnya.
Namun politisi PKS ini juga tetap akan mengawasi dan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang didanai oleh Dana Perimbangan agar tepat sasaran. Salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah keterlambatan penyaluran dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah kabupaten/kota.
Ini menjadi perhatian serius, sehingga Komisi 3 mendukung pemerintah provinsi memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Tidak boleh ada anggaran yang tidak terserap hanya karena alasan administratif,” katanya.
Ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan dan aset daerah, menegaskan komitmen lembaganya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Perimbangan.
Ia menyebut bahwa DPRD memiliki peran vital dalam memastikan setiap rupiah yang digunakan berasal dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengawasan kami bukan hanya pada tahap akhir, tetapi sejak perencanaan. Kami aktif dalam pembahasan RAPBD, menyisir program-program prioritas, dan memastikan bahwa Dana Perimbangan digunakan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” jelasnya.
Selain itu juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Dalam era digitalisasi saat ini, menurutnya, seluruh informasi terkait alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan harus dapat diakses masyarakat. **
