BANDUNG, — Merasa dirugikan oleh kinerja buruk pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, kuasa hukum PT Aria Puspa Nusantara (APN) melayangkan somasi atau surat teguran pertama yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.
Dalam salinan surat somasi yang diterima Rabu (19/8/2020), disebutkan APN ditunjuk sebagai salah satu rekanan Dinkes Jabar untuk pengadaan barang berupa Reagent Ekstrasi dan Real Time PCR Kit untuk pengetesan virus corona.
Kontrak kerja dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan dokumen kelengkapan dan penawaran, dan diteken pada 29 Juni 2020 oleh Direktur Utama Pamriadi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari pihak Dinkes Jabar yang diwakili Siska Gefrianti. Adapun nilai kontrak disebutkan lebih dari Rp28 miliar.
Pada tanggal 3 Juli 2020 APN melakukan kontak dengan asisten Siska yang bernama Endi untuk meminta surat pesanan, namun dikatakan surat belum ditandatangani Siska selaku PPK. Sementara itu diketahui dari Endi surat pesanan dari Dinkes Jabar tersebut bernomor: 443/4420/116/PP, tertanggal 29 Juni 2020.
Pada 6 Juli 2020, APN melakukan pemesanan barang sesuai spesifikasi ke importir PT ARISOO co dan pihak yang dipesan tersebut meminta lampiran surat pesanan sebagai bukti bahwa APN betul-betul rekanan yang ditunjuk oleh Dinkes Jabar. Ketentuannya surat tersebut selambat-lambatnya harus diterima pada 11 Juli 2020.
APN menyebutkan pihaknya intens dari tanggal 3 hingga 11 Juli melakukan komunikasi dengan Dinkes Jabar untuk memperoleh surat pesanan sesuai kontrak tertanggal 29 Juni itu, namun selalu nihil. Malah APN merasa dirugikan ketika pihak importir membatalkan pesanan yang sudah dilakukan, karena tidak mampu memenuhi persyaratan.
Tanggal 13 Juli 2020 APN baru menerima surat pesanan dari Dinkes Jabar yang dimaksud. Hari itu adalah tenggat waktu penyerahan atau pengiriman barang yang harus dilakukan APN ke Dinkes Jabar.
Besoknya pada 14 Juli 2020, APN menghadiri rapat di Dinkes Jabar untuk memberikan klarifikasi soal keterlambatan pengiriman barang, dan APN menjelaskan penyebabnya soal surat pesanan tersebut, serta meminta addendum perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban. Pihak PPK pun menyatakan akan memberikan keputusan melalui surat resmi.
Kemudian pada 15 Juli APN menerima surat peringatan dari Dinkes Jabar untuk segera memenuhi kewajibannya dalam waktu satu hari setelah surat diterima. Meski mencoba melakukan pemesanan, APN menyebutkan pihhak importir hanya sanggup melakukan pengiriman pesanan dalam 10 hari.
Ditambahkan, pada hari yang sama APN melakukan klarifikasi dengan PPK dari Dinkes Jabar, namun terjadi silang pendapat, tidak ditemukan kata sepakat.
Pada 22 Juli APN menerima surat pemutusan kontrak kerja dari Dinkes Jabar dengan alasan pihaknya cidera janji dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang ditetapkan.
Kuasa hukum APN menyebutkan alasan tersebut mengada-ngada dan tidak ada itikad baik dari PPK Dinkes Jabar.
Mediasi dan Negoisasi Ulang
Ketua Tim Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Keadaan Darurat Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Wabah Covid-19 Jawa Barat, DR. H. Dudi Sudrajat Abdurachim, menyarankan Dinkes Jabar menghindari penyelesaian masalah lewat jalur hukum.
“Disarankan agar Kepala Dinkes Jabar selaku pengguna anggaran, melakukan proses penyelesaian sengketa kontrak dengan cara mediasi dan re-negoisasi,” ujarnya.
Ditegaskan Dudi, setelah mendengarkan keterangan dan klarifikasi kedua belah pihak, pada prinsipnya PPK dan PT APN memiliki kelemahan dalam menjalankan perikatan kontrak pada pelaksanaan surat pesanan (kontrak) Pengadaan Reagen Ekstrasi dan Reagen PCR Nomor 443/4420/115/PP tersebut.
“Untuk teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak selanjutnya, Dinkes Jabar dapat berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,” imbuhnya.
Dijelaskan, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui kontrak, perjanjian atau kontrak ditandatangani oleh PPK sebagai wakil pemerintah dan pimpinan perusahaan sebagai wakil penyedia barang dan jasa.
Kedudukan keduanya adalah sama. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan kontrak yang telah dibuat, berlaku sebagai hukum.
“Karena itu pihak yang berkontrak, baik itu PPK maupun penyedia barang dan jasa, sama-sama dapat menuntut pemenuhan kewajiban masing-masing,” tandas Dudi. (Dud)
