MAYBRAT,— Pj. Bupati Maybrat, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos, M.Si., membuka sosialisasi tentang penetapan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, di Kantor Dinas Pertanahan Maybrat, Jumat (2/8).
Turut hadir Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Maybrat Yustus Waymbewer SE., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Denny Aseano, S.H., C.Med., dan para pemilik hak ulayat di Kabupaten Maybrat.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat. Hadirnya para pemilik hak ulayat menunjukkan betapa pentingnya kegiatan ini.
Antusiasme peserta juga menandakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah.
Bernhard menjelaskan bahwa Maybrat berbeda dibanding daerah lain karena adanya pemilik hak ulayat. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan Maybrat berperan penting sebagai penghubung antara Pemda Maybrat dan para pemilik hak ulayat.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran Dinas Pertanahan Maybrat dalam menjaga komunikasi yang baik.
“Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci kesuksesan bersama,” ujar Bernhard.
Pj Bupati Maybrat menekankan bahwa jika masyarakat dapat membuka diri untuk bekerja sama dalam pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan gedung kantor instansi pemerintahan seperti POLRI, TNI, dan Pemerintah Daerah, dampaknya akan sangat positif.
Ia memberikan beberapa contoh nyata dari dampak positif tersebut. Pertama, pembangunan fasilitas TNI akan meningkatkan aktivitas di gereja karena kehadiran personel TNI yang baru.
Kedua, akan tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, baik selama proses pembangunan maupun setelah fasilitas tersebut beroperasi.
Ketiga, akan muncul toko-toko baru di sekitar fasilitas, yang akan memberikan peluang bisnis bagi masyarakat lokal.
Selain itu, hasil pertanian dan perkebunan masyarakat akan lebih mudah dijual. Hal ini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bekerja lebih giat dan produktif.
“Kesempatan ini, yang dapat meningkatkan roda ekonomi secara signifikan, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya membawa perubahan fisik tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” paparnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Denny Aseano, S.H., C.Med., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong.
Aseano akan mempresentasikan “Layanan Elektronik dan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah”.
Kehadiran Aseano diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan juga diharapkan bisa langsung diaplikasikan oleh para peserta. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.
Dalam presentasinya, Aseano menjelaskan tata cara teknis menyelesaikan permasalahan sertifikasi aset tanah pemerintah secara umum.
Ia juga menjelaskan upaya pengamanan secara online yang dapat mempermudah pengguna. Dengan demikian, proses sertifikasi tanah menjadi lebih cepat dan efisien.
Aseano mengimbau masyarakat untuk mengunduh aplikasi “Sentuh Tanahku” yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN.
“Aplikasi ini bisa mempermudah proses inventarisasi aset tanah dan mengumpulkan informasi pertanahan,” katanya.
Ia menjelaskan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan aplikasi ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset tanah diharapkan dapat meningkat. (Abas)
