JAKARTA,– Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/10/2023).
Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengoptimalisasikan implementasi program strategis nasional yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) kepada Para Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaiakan bahwa dunia saat ini semakin tidak baik-baik saja, dikarenakan adanya ketidakpastian ekonomi global. Kenaikan suku bunga di Amerika contohnya, memberikan dampak pada negara berkembang karena terjadi capital out flow.
Kedua, kata presiden, adanya perubahan iklim yang menjadi tantangan nyata, terdapat 7 provinsi terkena Super El Nino, yang mengakibatkan produksi beras turun.
“Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd), hati-hati,” ujar Joko Widodo.
Dengan perubahan iklim saat ini, menurutnya perlu juga diwaspadai potensi kebakaran yang harus segera ditangani.
Jokowi juga menyampaikan terkait isu perang pada beberapa negara, seperti Rusia dan Ukraina yang memberikan dampak pada Indonesia, ditandai dengan naiknya harga gandum.
Presiden juga mengingatkan terkait harga BBM bila mengalami kenaikan, akan meningkatkan inflasi yang mempengaruhi harga-harga barang/jasa.
“Pemerintah daerah harus segera melakukan intervensi agar inflasi untuk bahan pangan tidak semakin naik, dengan rutin melakukan pengecekan harga pada pasar dan menjaga pasokan,” ungkapnya.
Joko Widodo menyampaikan, anggaran tidak terduga bisa dipakai untuk menangani inflasi apabila kenaikan harga karena sudah ada payung hukumnya.
“Dalam membuat kebijakan, tentunya para penjabat kepala daerah akan lebih mudah, karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki intervensi politik. Penjabat kepala daerah juga harus memiliki prioritas kerja bukan rutinitas dengan orientasi hasil dengan melakukan terobosan-terobosan, karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan hal pokok yang harus ditangani,” papar Presiden.
Poin selanjutnya, presiden menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dengan iklim investasi. Ia meminta kepala daerah membantu investor dengan pelayanan perizinan, izin jangan sampai berbulan-bulan dan berbelit-belit.
Joko Widodo juga menyampailan memgenai pengalokasian untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial, dalam kondisi ini perlu dikeluarkan bantuan sosial seperti pasar murah. Kepala negara menitipkan untuk membeli produk dalam negeri terutama UMKM.
“Kemdudian perlu adanya dukungan pada program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri untuk diberikan dukungan penuh,” ungkapnya.
Terakhir, memasuki tahun politik, Presien meminta berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu tanpa mengintervensi apapun.
“Dukungan anggaran untuk disiapkan, diminta juga agar tidak memihak dan pastikan ASN harus netral. Penjabat kepala daerah harus dapat menjaga kerukunan dan segera menyelesaikan setiap percikan yang timbul,” pintanya.
Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan akan mengikuti kerja dan tugas penjabat kepala daerah dan melakukan evaluasi harian, sehingga bila ada yang sudah mulai “miring-miring” akan dilakukan pergantian.
“Juga diingatkan, bila ada masalah yang terjadi segera disampaikan pada Kemendagri dan bila ada masalah yang lebih berat bisa langsung melaporkan kepada presiden,” katanya.
Usai pengarahan dari Joko Widodo, para Penjabat Kepala Daerah kembali ke Kementerian Dalam Negeri untuk menerima pengarahan dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang bertempat di Kementerian Dalam Negeri. (Abas)
