MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menghadiri pengarahan Presiden mengenai pengendalian inflasi daerah, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan pengjapusan kemiskinan ekstrem kepada kepala daerah seluruh Indonesia, seluruh Kepala Kementerian dan Lembaga, Panglima Komando Daerah, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi Negara, Direksi/Pimpinan BUMN, Kamis, 29 September 2022.
Acara dibuka dengan paparan dari Menko Kemaritiman dan Investasi. Dalam paparannya, ia menyampaikan beberapa hal, seperti strategi pengendalian infasi yaitu dengan peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, peningkatan produksi, perluasan kerjasama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, pemantauan data secara detail.
Kemudian menjelaskan 3 instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran, antaralain pentetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022, 2023, dan 2024, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada dukcapil, pedoman umum bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan semu pemangku kepentingan.
“Tadi kita simak, ada enam trobosan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia Digitalisasi pada Integrasi sistem dan Kodefikasi data belanja pemerintah, kontrak payung dengan pengandaan laptop dalam negeri, kartu kredit pemerintah Domestik, strategi pengurangan impor, freezing produk Impor, platform pengadaan nasional,” jelas Bernhard.
Dalam acara ini, Presiden Indonesia mengatakan, harus kompak dari Provinsi-Kabupaten untuk mengatasi Inflasi ini juga kemwnterian lembaga, seperti menanggapi Covid-19.
“DI Indonesia, viscal dan monetary harus berjalan beriringan tanpa intervensi dari bank Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah mencegah kenaikan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjelaskan dampak dan imbas terhadap kenaikan harga pangan, dan kolaborasi antara petani (produsen) dengan pemerintah,” tutur Bernhard, menirukan.
Ia menuturkan, kenaikan harga pangan salah satunya adalah karena kurangnya produksi sehingga terjadi kelangkaan di pasar. Ini bisa disiasati dengan menggerakan petani untuk bertanam, atau dengan subsidi ongkos distribusi.
“Berkaitan dengan penggunaan produk buatan Indonesia. Tindak lanjut dari afirmasi bangga buatan Indonesia. Manfaatkan UMKM dan koperasi. Diimbau untuk kepala daerah untuk membimbing umkm agar memasukan produknya ke ecatalog,” jelasnya.
“Ajak masyarakat kita untuk datang ke wisata dalam negeri Indonesia. Untuk menghindari defisit. Indonesia mempunyai banyak sekali wisata,” tuturnya. (abas)
