SUMEDANG,– Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM, resmi mengukir sejarah global dengan memecahkan rekor dunia untuk kategori “Largest human rights lesson” pada Guinness World Records dengan menggandeng 2.008 peserta yang terdiri atas civitas, akademika dan praja di Kampus IPDN Jatinangor.
Capaian ini melampaui pemegang rekor sebelumnya, Policía Nacional de Ecuador (Ekuador), pada tahun 2018 dengan jumlah peserta 1.772 partisipan.
Menteri HAM, Natalius Pigai yang didampingi oleh Wakil Rektor IV IPDN, Arief M. Edie mengatakan bahwa pencapaian rekor ini menjadi puncak gerakan edukasi dan penyuluhan HAM yang dilakukan KemenHAM secara masif di berbagai pelosok nusantara.
Penyerahan rekor dunia ini diberikan langsung oleh Ykh. Guinness World Records Official Adjudicator, Ms. Aynee Toorabally.
“Melalui PPSDM HAM, KemenHAM menjadi satu-satunya kementerian yang berhasil memecahkan rekor dunia dalam pemenuhan salah satu tugas pokok utamanya yakni memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesadaran HAM kepada masyarakat Indonesia,” kata Pigai.
Menurutnya, rekor ini memberi pesan kuat bahwa KemenHAM mendapat pengakuan dunia internasional dalam menjalankan salah satu amanat Perpres 156 tentang Kementerian HAM yaitu tugas pendidikan dan penyuluhan tentang HAM.
“Kami punya tugas berdasarkan Perspres 156 tahun 2024 untuk mendidik dan mengajar tentang HAM. Dan ini diakui dunia internasional. Tentu ini pengakuan yang penting bagi Indonesia dan dunia. Rekor yang tadinya dipegang oleh Ekuador kini Indonesia,” ucap Pigai.
Pada kesempatan ini, Pigai juga menegaskan posisi Indonesia yang makin strategis dalam bidang Hak Asasi Manusia di mata dunia internasional.
“Termasuk tentunya KemenHAM yang berhasil meyakinkan lembaga internasional sehingga menempatkan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2026,” ujarnya.
Dengan adanya prestasi ini, MenHAM optimis Indonesia dapat melangkah menjadi pelopor dan percontohan penegakan serta pendidikan HAM di tingkat global.
Pada kesempatan yang sama, Rektor IPDN, Halillul Khairi yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor IV, Arief M. Edie menyambut antusias pelaksanaan kegiatan ini.
Menurut dia pemahaman mengenai hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan kepamongprajaan.
“Seorang aparatur pemerintahan tidak cukup hanya mampu menjalankan program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga harus mampu memahami, menghormati, dan menjunjung tinggi martabat serta hak setiap warga negara,” katanya.
Nilai-nilai tersebut, tambah dia, harus menjadi bagian dari sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3 beserta jajaran yang telah berkenan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada sivitas akademika serta Praja IPDN,” pungkas Arief M. Edie. (yad)
