BANDUNG, – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., mengungkapkan, sektor pendidikan menjadi kunci penting bagi keberhasilan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan juga bisa menjadi instrumen penggerak pemerintahan di samping hadirnya kepemimpinan berintegritas, kompetensi manajerial, dan etika.
“Investasi cerdas yakni aliran anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Sebagai contoh yang telah diterapkan, ada dampak investasi 20 persen pendidikan yang menjadikan kuallitas pendidikan makin meningkat, dan jumlah lulusan yang turut meningkat,” tuturnya, saat menjadi narasumber Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung gelaran Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu, 31 Januari 2026.
Dalam kuliah yang dihadiri mahasiswa dan para tenaga pengajar itu, Rizal Khairul memaparkan visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan sebuah janji dan tantangan strategis untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan inovasi tinggi pada momentum 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan transformasi birokrasi yang beradaptasi dan inklusif. Sebab, berdasarkan sejumlah catatan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan stereotipe birokrasi yang cenderung tradisional: Dengan struktur yang kaku dan tidak responsif saat menghadapi gelombang energi tuntutan masyarakat, serta ASN baru yang belum adaptif terhadap inovasi. Sementara 60 persen ASN saat ini termasuk generasi millennial dan generasi Z.
“Kebutuhan birokrasi itu harus selalu adaptif dan inovatif. Diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, dan pemerintahan yang transparan dan responsif,” ujarnya.
Agar dapat bergerak menuju ke arah itu, dibutuhkan penciptaan lingkungan kerja yang menarik dan memberdayakan, dengan melibatkan pegawai muda dalam pengambilan keputusan, cepat mengadopsi teknologi, dan menerapkan strategi rekrutmen yang cermat.
“Menuju Indonesia Emas 2045 itu turut mendorong birokrasi yang lebih responsif dan inklusif demi tata kelola pemerintahan yang baik di era modern. Dan pendidikan itu mesin penggerak tata kelola pemerintahan berkelanjutan hingga masa depan,” katanya.
Rizal Khairul menambahkan, untuk menjawab tantangan di sektor pendidikan ini diperlukan strategi implementasi kebijakan pendidikan dengan menyinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, penyamaan persepsi, penguatan pemahaman teknis, serta dukungan guru.
Selain itu, perlu diputus kesenjangan kualitas wilayah pendidikan dengan pendanaan inovatif, mengadaptasi kurikulum lokal, dan penguatan partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Yang tidak kalah penting, harus dibentuk kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, masyarakat. Ini diperlukan untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dalam implementasi kebijakan. Saya berharap dengan energi teman-teman mahasiswa ini suatu saat bisa bermanfaat bagi rakyat dan diperlukan oleh pemerintah,” tutur Rizal Khairul.
Acara ini juga menghadirkan narasumber lainnya seperti dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, dan Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa Barat, Alfath Fadillah Ridwannur. Hadir pula Sekretaris Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung, Yayan Andri dan dosen Pengampu Mata Kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, Fatmawati. **
