SORONG,– Pj. Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., memimpin rapat penting terkait penyelesaian aset milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang saat ini digunakan oleh SMA Negeri, Selasa (5/11).
Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Lapas Sorong, Manuel Yenusi, beserta jajarannya. Selain itu, turut hadir Sekda Kota Sorong, Yakob Karet, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pertanahan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelesaikan permasalahan aset yang sudah lama berlangsung.
Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Sorong mengarahkan agar dibuat surat untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Surat ini ditujukan sebagai langkah formal untuk meminta penyerahan aset secara administratif kepada Pemerintah Kota Sorong.
Menurutnya, pengelolaan aset yang berada di wilayah Kota Sorong ini seharusnya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah kota agar dapat dikelola dengan baik. Hal ini dianggap penting agar proses pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif dan sesuai aturan.
Pj. Wali Kota Sorong juga menyampaikan harapannya agar rapat ini bisa menjadi dasar bagi Kepala Lapas untuk melaporkan hasilnya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Ia menekankan bahwa Pemkot Sorong memiliki niat baik dan serius dalam menyelesaikan permasalahan aset ini secara formal. Rapat ini diharapkan menjadi dasar komunikasi yang baik antara Pemkot Sorong dan pihak kementerian. Kerja sama antara kedua pihak diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian permasalahan aset ini.
Pj. Wali Kota Sorong berharap langkah ini bisa menjadi contoh baik bagi instansi lain dalam menangani permasalahan aset di Kota Sorong. Seluruh pihak yang hadir menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Sorong dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Pertemuan ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Sorong dalam menyelesaikan persoala pengelolaan aset yang berdampak pada dunia pendidikan. Ke depan, langkah-langkah lain akan diambil demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Sorong. (Abas)
