BANDUNG,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencatat IASC telah menerima 702.342 laporan penipuan sejak November 2024 hingga 30 September 2026. Sebanyak 702.833 rekening telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp811,1 miliar.
Besarnya angka tersebut memperlihatkan perlunya edukasi yang dapat membantu masyarakat mengenali penipuan sebelum mengalami kerugian.
Terkait hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) akan membawa gagasan perlindungan masyarakat dari kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI), sekaligus membahas peluang pengembangan program edukasi keamanan digital bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Agenda tersebut merupakan bagian dari persiapan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang akan digelar PWI Jabar bersama JHB pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 08.00–14.00 WIB, di Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum Nomor 56.
Dalam pertemuan di Jakarta, lima materi presentasi telah disiapkan untuk Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, dengan tema “Mitigasi Risiko Era AI: Penguatan Perlindungan Publik dan Keamanan Finansial Guna Mendorong Transaksi Digital yang Aman”.
Salah satu persoalan yang akan dibahas adalah maraknya penipuan menggunakan teknologi AI. Pelaku kini dapat meniru suara seseorang, memalsukan wajah melalui deepfake, hingga merekayasa bukti transfer yang sulit dikenali masyarakat awam.
Ancaman tersebut juga tercermin dalam data Kementerian Komdigi. Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/5/2026), mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satgas PASTI, dana korban kejahatan siber yang dilaporkan hingga April 2026 mencapai Rp9,5 triliun.
Yedi Supriyadi: Edukasi Harus Memberi Manfaat Langsung
Ketua Panitia BDSF 2026, Yedi Supriyadi, sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan praktis, terutama dalam menghadapi penipuan transaksi digital.
Bagi pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, memeriksa saldo rekening sebelum menyerahkan barang merupakan langkah sederhana yang perlu dibiasakan. Bukti transfer melalui layar ponsel belum tentu menunjukkan pembayaran telah diterima.
“Harapan PWI Jabar dan JHB, forum ini tak berhenti sebatas seremoni,” ujar Yedi saat berbicara mengenai persiapan BDSF 2026 beberapa waktu lalu.
Harapan itu pula yang akan dibawa PWI Jabar dan JHB dalam pertemuan dengan Komdigi. Kegiatan edukasi keamanan digital diharapkan dapat terus berjalan melalui kerja sama dengan kementerian, tidak hanya selesai setelah BDSF 2026 digelar.
Sejumlah usulan yang disiapkan meliputi pengembangan modul literasi AI, kampanye pencegahan penipuan melalui media massa, serta penguatan saluran pengaduan yang terhubung dengan IASC.
BDSF 2026 juga merencanakan deklarasi bersama yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung, Komdigi, OJK, bank bjb, bjb syariah, Telkomsel, Polrestabes Bandung, kejaksaan, PWI Jawa Barat, dan JHB.
Melalui pertemuan di Jakarta, PWI Jabar bersama JHB berharap dapat membuka pembahasan lebih jauh mengenai kerja sama dengan Komdigi. Tujuannya agar program yang dirintis dari Bandung dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama dalam pencegahan kejahatan AI dan perlindungan transaksi keuangan digital.**
